Ada sebuah pepatah kuno yang berbunyi: “Ketahuilah apa yang kamu katakan, tetapi jangan katakan semua yang kamu ketahui.” Di era digital saat ini—ketika arus informasi mengalir tanpa bendung dan kecepatan sering kali menumbangkan ketepatan—nasihat klasik ini menemukan urgensi tertingginya, terutama dalam ruang kerja jurnalistik.
Bagi seorang jurnalis, fakta adalah pilar suci. Meramu berita tanpa fakta adalah sebuah pelanggaran berat. Namun, industri media modern kerap terjebak dalam perlombaan yang keliru: berburu angka kunjungan (views) dan mengejar rating lewat informasi yang bombastis. Di titik inilah, esensi dari nasihat kuno tadi kerap terlupakan. Kita perlu ingat bahwa fakta memang suci, tetapi tidak semua fakta harus ditelanjangi di depan publik.
Dalam ilmu komunikasi, proses menyaring informasi ini dikenal sebagai fungsi Gatekeeping (penjaga gawang). Jurnalis dan editor memiliki tanggung jawab mutlak untuk memutuskan informasi mana yang aman dikonsumsi publik dan mana yang harus diredam demi keselamatan bersama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai ilustrasi, bayangkan sebuah perselisihan sensitif antar-kelompok di suatu daerah. Dalam wawancara di lapangan, jurnalis mendapatkan fakta berupa rekaman makian atau sumpah serapah yang sangat agresif dari kedua belah pihak. Secara empiris, makian itu adalah fakta yang benar-benar diucapkan. Namun, jika detail provokasi tersebut disebarluaskan secara mentah, emosi massa akan tersulut dan konflik yang lebih besar bisa pecah.
Di sinilah Etika Utilitarianisme (Asas Kemanfaatan) harus bekerja. Prinsip moral ini mengajarkan bahwa sebuah tindakan—termasuk mempublikasikan berita—harus menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi orang banyak. Fakta bahwa konflik sedang terjadi tetap wajib diberitakan secara objektif, tetapi detail destruktif yang memperkeruh suasana harus dikendalikan melalui kebijakan self-censorship (sensor mandiri). Hal yang sama berlaku pada kasus kriminal; memuat detail cara merakit bom atau trik membobol rekening bank bukanlah edukasi, melainkan penyediaan tutorial kejahatan secara gratis.
Selain menyaring dampak, ruang redaksi hari ini juga sering terjebak dalam fenomena he-said-she-said journalism atau jurnalisme transkrip. Ketika seorang narasumber memuntahkan pernyataan kontroversial, jurnalis sering kali langsung menjadikannya berita dengan dalih: “Faktanya dia memang bicara begitu.”
Secara metodologis, itu adalah jebakan fatal. Ucapan narasumber memang sebuah fakta empiris bahwa “ia telah berbicara”. Namun, jika isi ucapannya hanyalah opini pribadi yang keliru, tanpa dasar kebenaran, dan disebarkan tanpa konfirmasi, maka media telah menurunkan derajatnya. Pers tidak lagi menjadi penyaring kebenaran, melainkan sekadar pelantang suara (megaphone) bagi penyesatan publik.
Oleh karena itu, menguji Source Credibility (kredibilitas sumber) adalah harga mati. Jurnalis wajib kritis dalam mengukur kepakaran dan rekam jejak seorang narasumber. Jika pernyataan yang dilontarkan terindikasi sebagai kebohongan atau klaim sepihak yang berbahaya, ruang redaksi harus mengambil jarak, melakukan cek fakta (fact-check), atau bahkan menahan kutipan tersebut demi melindungi masyarakat.
Menahan diri dari mengumbar seluruh fakta bukanlah bentuk pembungkam pers, melainkan wujud nyata dari Social Responsibility Theory (Teori Tanggung Jawab Sosial Pers). Teori ini menegaskan bahwa kebebasan pers yang kita nikmati hari ini harus selalu berjalan beriringan dengan kewajiban moral menjaga ketertiban sosial. Media yang kredibel bukan media yang paling brutal menelanjangi realitas demi klik, melainkan media yang tahu persis dampak dari setiap kalimat yang mereka publikasikan.
Pada akhirnya, ruang redaksi yang sehat adalah ruang yang selalu bertanya sebelum menekan tombol publish: “Apakah berita ini akan mencerahkan masyarakat, atau justru memicu kegaduhan?” Fungsi tertinggi pers adalah merawat warasnya publik, bukan menjadi pihak yang ikut menyiramkan bensin ke dalam api. (*)
Editor : Muhammad Gufran Padjalai
