Ini Jumlah Pajak Rakyat Sulbar Yang Disetor Ke Negara Tahun 2017

MAMUJU, SULBARPEDIA.COM- Mentri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati Sabtu 30 Desember 2017 menggelar teleconference dengan seluruh Kanwil Dirjen Perbendaharaan diseluruh Indonesia.

Teleconference tersebut digelar dalam rangka mengevaluasi realisasi capaian target pendapatan negara pada tahun 2017. Pada kesempatan itu seluruh Kanwil Perbendaharaan memaparkan realiasi pendapatan yang diperolehnya. Tak terkecuali Kanwil Perbendaharaan wilayah Sulbar.

Kepada Sulbarpedia.com Kepala Kanwil Perbendaharaan Wilayah Sulbar Saiful Islam menerangkan bahwa hingga ahir tahun ini realiasi pendapatan hanya mencapai 62 persen atau sekitar 528,25 Milyar dari total target tahun 2017 sebesar 883 Milyar rupiah.

Saiful mengakui realisasi itu masih cukup minim jika dibandingkan dengan realisasi pajak pada Kanwil di pulau Jawa dan sekitarnya, hal yang mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pendapatan negara di wilayah Sulbar kata Saiful Islam yakni banyaknya belanja pemerintah yang dikerjakan oleh prusahaan dari luar daerah dengan demikian pajak dari pekerjaan itu tidak masuk ke DJP wilayah Sulbar.

Selain itu, prubahan kebijakan disektor perpajakan juga menjadi alasan sehingga penerimaan pajak di Sulbar masih tergolong kecil. Misalnya prubahan kebijakan pada PPH 21 dan PPN.

“Target penerimaan dari pajak di Mamuju tahun 2017 sebesar Rp.504 Milyar yang terrealiasai baru 350 M atau sekitar 70 persen, kalau secara umum se-Sulbar berada diangka 62 persen atau sekitar 528,25 M dari total target 883 Milyar rupiah.”Jelas Saiful

Meski target tidak tercapai tahun ini, Kanwil Perbendaharaan Wilayah Sulbar optimis tahun 2018 mendatang penerimaan negara dari pajak dan PNBP akan mengalami peningkatan yang signifikan.

“Insaallah 2018 infestasi yang masuk akan lebih tinggi, belanja barang akan meningkat karena ada pilkada. Kita optimis tahun depan bisa maksimal.”Paparnya.

Selain itu, untuk memaksimalkan penerimaan negara tahun depan Kanwil DJP Sulbar juga akan menyasar dan memungut pajak pada sektor industri atau pelaku ekonomi.

(Art/Lal)