SULBARPEDIA.COM,- Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus resmi diajukan sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang berstatus tersangka kasus suap oleh KPK.
Usulan nama pengganti Azis itu diserahkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada Ketua DPR Puan Maharani, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9) sore.
“Kami telah berkonsultasi dengan senior Partai Golkar. Dan dalam rapat pleno tanggal 27 September partai Golkar telah memutuskan untuk menunjukkan saudara haji Lodewijk Paulus sebagai calon wakil ketua DPR,” kata Airlangga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPR Puan Maharani mengaku sudah menerima surat resmi dari Airlangga terkait pengunduran diri Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR. Puan menyebut pihaknya juga menerima usulan nama dari Golkar untuk pengganti Azis.
“Kami juga sudah menerima langsung surat usulkan nama pimpinan DPR RI menggantikan Azis. Maka DPR akan memproses penggantian pimpinan dari Partai Golkar,” ujarnya.
Sebelumnya, Golkar sempat menyiapkan beberapa nama lain selain Lodewijk untuk menggantikan posisi Azis. Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan nama-nama itu di antaranya Kahar Muzakir dan Adies Kadir.
“Nah kira-kira diantara tiga ini nanti salah satu ada di dalam amplop itu nanti,” kata dia.
Lodewijk, kelahiran 27 Juli 1957 itu, pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD ke-24 periode 2009-2011. Dia pensiun dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal.
Dia saat ini terdaftar sebagai anggota Komisi I DPR periode 2019-2024 dan juga menjabat sebagai Sekjen Golkar sejak 2017.
Azis Syamsuddin sendiri mundur dari kursi Wakil Ketua DPR usai disangkakan memberi suap Rp3 miliar dan US$36 ribu kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bersama dengan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado terkait pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.
Kursi yang ditinggalkannya akan tetap diisi wakil dari Golkar. Namun, penetapan Wakil Ketua DPR baru ini tetap membutuhkan ketuk palu di Rapat Paripurna DPR.
(cnnIndonesia.com/lal)
