SULBARPEDIA.COM,- Yayasan Kajian Pemberdayan Masyarakat Sulawesi Selalatan (YKPM Sulsel) bersama KAPAL Perempuan kembali membentuk Sekolah Perempuan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), setelah Desa Kalepu dan Desa Boda-Boda kini giliran Desa Toabo.
Saat ini YKPM bersama KAPAL Perempuan berfokus menjalankan progam INKLUSI di tiga desa dengan 6 isu prioritas yakni pertama identitas hukum, kedua jaminan sosial, ketiga penghapusan kekerasan terhadap perempuan, keempat penghapusan perkawinan anak.
Kemudian kelima partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan keenam pemulihan ekonomi perempuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Progam yang dijalankan itu terus berkomitmen untuk memberikan pemberdayaan bagi perempuann desa lewat pendidikan Sekolah Perempuan dengan memberikan pemahaman informasi terkait hak-hak kesetaraan, pendidikan advokasi dan pendidikan politik perempuan.
Staf Lapangan YKPM Nur Aisyah mengatakan, awalnya Desa Toabo merupakan desa rintisan namun sekarang sudah resmi terbentuk menjadi desa pilloting untuk program INKLUSI tersebut.
Nur Aisyah menyebutkan, di Desa Toabo ada 30 anggota dari kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Sekolah Perempuan program INKLUSI tentang kesetaraan dan hak-hak perempuan.
“Jadi program ini berjalan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan terkait pemenuhan hak-hak mereka. Soal mencegah resiko kekerasan perempuan dan anak,” kata Indri kepada wartawan Selasa (20/8/2024).
Lanjut Nur Aisyah menuturkan, isu kekerasan perempuan dan anak dan perkawinan anak menjadi tugas penting bagi anggota Sekolah Perempuan Mamuju untuk dilakukan pencegahan dengan cara sosialisasi.
Partisipasi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi sangat penting seperti ikut dalam setiap pengambilan keputusan di pemerintahan desa.
Baca Juga: Hadir di Munas, Bupati Mamuju Apresiasi ‘Sekolah Perempuan’ Program YKPM-KAPAL Perempuan
“Kami memastikan ibu-ibu Sekolah Perempuan kami di desa itu terlibat aktif dalam partisipasi setiap adanya kegiatan Musrembang desa. Mereka wajib memberikan usulan terkait apa yang dibutuhkan,” jelasnya.
Menurutnya, ruang perempuan dalam pengambilan keputusan di desa sangat jarang dilibatkan itupuan hanya pelengkap saja bahkan ada desa yang tidak perna melibatkan perempuan sehingga hal itu perlu didorong oleh kelompok Sekolah Perempuan Mamuju agar adanya kesetaraan dan pemenuhan hak-hak perempuan mulai dari tingkat desa.
(rls/adm)
