Bea Meterai Diusulkan Jadi Rp 10.000, Tak Ada Lagi Rp 3.000 dan Rp 6.000

- Jurnalis

Rabu, 3 Juli 2019 - 23:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bea meterai kepada DPR RI. Dalam rancangan tersebut, diajukan perubahan tarif bea meterai menjadi Rp 10.000.

“Kami mengusulkan di dalam RUU ini penyederhanaan tarif bea meterai hanya menjadi satu tarif saja yang tetap yaitu menjadi Rp 10.000,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Peningkatan tarif ini juga sebagai penyederhanaan tarif bea meterai yakni menjadi satu tarif yang sebelumnya ada dua tarif, Rp 3.000 dan Rp 6.000.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bea meterai sendiri ditetapkan sejak tahun 1985. Pada tahun 1985, tarif bea meterai sebesar Rp 500 dan Rp 1.000. Sesuai undang-undang yang berlaku, maksimal peningkatan tarifnya sebatas 6 kali lipat dari tarif awal.

“Sebagaimana yg diketahui pasal 3 undang-undang bea meterai tahun 1985, mengatur peningkatan tarif bea meterai maksimal hanya 6 kali dari tarif awal pada tahun 1985 yaitu Rp 1.000 dan Rp 500,” jelas Sri Mulyani.

Pada tahun 2.000, tarif bea meterai dimaksimalkan menjadi Rp 3.000 dan Rp 6.000. Hingga saat ini, ada kenaikan tarif bea meterai karena sudah mencapai tarif maksimal dari ketetapan undang-undang tahun 1985 tentang bea meterai.

“Penetapan tarif tertinggi bea meterai ditetapkan pada tahun 2.000 yaitu menjadi Rp6.000 dan Rp3.000. Dan tidak dapat ditingkatkan lagi karena batasan undang-undang,” paparnya.

Padahal, pendapatan domestik bruto (pdb) per kapita sudah naik hampir 8 kali lipat sejak negara menerapkan tarif bea tertinggi pada tahun 2000 itu. Pada tahun 2000, pdb per kapita Rp 6.700.000, sedangkan pdb per kapita tahun 2017 yakni Rp 51,9 juta.

“Dalam kurun waktu 17 tahun, pdb per kapita Indonesia telah meningkat hampir 8 kali lipat. Menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik) pdb per kapita tahun 2000 adalah Rp 6,7 juta, sementara pdb perkapita tahun 2017 adalah Rp 51,9 juta,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, meski tarif bea meterai dinaikkan, namun untuk kewajiban menggunakan meterai pada dokumen penerimaan uang dilakukan penyederhanaan.

Pada undang-undang bea meterai tahun 1985, dokumen penerimaan uang di atas Rp 250.000 hingga Rp 1.000.000 dikenakan wajib meterai Rp 3.000

“Dikenakan bea meterai sebesar Rp 3.000 apabila harga nominal dok lebih dari Rp250.000 hingga Rp 1.000.000,” sebutnya.

Sedangkan untuk dokumen penerimaan uang dengan nominal lebih dari Rp 1.000.000 wajib dikenakan meterai Rp 6.000.

“Dikenakan bea meterai Rp 6.000 apabila bea nominal lebih dari Rp 1.000.000,” imbuh Sri Mulyani.

Dalam RUU bea meterai ini, dokumen penerimaan uang dengan nominal di atas Rp 5.000.000 lah yang diwajibkan menggunakan meterai Rp 10.000. Sedangkan, yang di bawah nominal tersebut tak dikenakan bea meterai.

“Pengaturan tersebut diusulkan untuk disederhanakan menjadi hanya 1 batasan bea meterai saja dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp 5.000.000 sebagai batas nominal dari nilai dokumen,” terang Sri Mulyani.

Hal ini menurut Sri Mulyani, dapat menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.

“Dengan demikian meskipun tarif bea meterai diusulkan dinaikkan, RUU bea meterai tersebut juga dirancang untuk menegaskan keberpihakan pada kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, karena batasan nominal dinaikkan dan dibebaskan,” tandasnya.

 

(dna/dna/detik.com)

 

 

 

Berita Terkait

Mendagri Tito Lantik Bahtiar Baharuddin Jadi Pj Gubernur Sulbar Gantikan Prof Zudan
Ibu Iriana dan Wury Ma’ruf Takjub Keindahan Tenun Sekomandi, Saqbe Mandar hingga Sambu
Pertamina Patra Niaga Sulawesi Pastikan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024
Pertamina Sulawesi Apresiasi Kinerja Agen Terbaik BBM Industri dan Distributor Petrochemical
Presiden Jokowi Bakal Kunjungi 3 Kabupaten di Sulbar, Ini Agendanya
Menteri PPPA RI Apresiasi Pertamina, Hadirkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berkelanjutan melalui SAPD
Berkah Ramadhan, Pertamina Sulawesi Tambah 16 Ribu Pasokan LPG 3 Kg di Sulbar
Pertamina Regional Sulawesi Jamin Ketersediaan BBM dan LPG Jelang Nataru

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 10:45 WIB

Polisi Tangkap Pengedar Uang Palsu di Mamuju, Upal Rp 37,5 Juta Disita

Selasa, 21 Mei 2024 - 11:46 WIB

Pria di Lariang Pasangkayu Aniaya hingga Ludahi Wanita Ditangkap

Rabu, 15 Mei 2024 - 08:11 WIB

Polisi Gerebek Judi Sabung Ayam di Tommo Mamuju

Selasa, 14 Mei 2024 - 16:40 WIB

Maling Bobol Rumah Warga di Kalukku Mamuju, 23 Karung Gabah Raib Dicuri

Senin, 13 Mei 2024 - 08:04 WIB

Pria di Mamuju Perkosa Anak Tiri di Bawah Umur dan Rekam Aksi Bejatnya Ditangkap

Jumat, 10 Mei 2024 - 07:05 WIB

Remaja di Papalang Tikam Teman Sekolah 28 Kali Pakai Badik hingga Tewas, Pelaku Ditangkap!

Selasa, 7 Mei 2024 - 19:43 WIB

Oknum Kades di Mamuju Ditahan Usai Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 177 Juta

Senin, 6 Mei 2024 - 11:28 WIB

Remaja di Mamuju Tikam Pria Pakai Badik gegara Kakinya Diinjak, Pelaku Ditangkap

Berita Terbaru