MAMUJU,Kementrian Keuangan
Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov Sulbar, mengelar Penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan alokasi transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2019 Provinsi Sulawesi Barat. Selasa (18/12/2018) di lantai lV Kantor Gubernur Sulbar.
Berdasarkan UU No 12 tahun 2018 tentang pendapatan dan belanja Negara tahun 2019,sebagai tahapan terakhir dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran telah ditetapkan. Fase selanjutnya dalam siklus penganggaran adalah pelaksanaan anggaran,yang ditandai dengan penyerahan DIPA dan TKDD.
Total pagu DIPA belanja negara dan TKDD yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 berjumalah Rp.10,64 triliun,terdiri dari Rp.3,43 miliar untuk belanja negara dan Rp.7,22 miliar untuk TKDD. Mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp.9,9 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tahun 2019,pemerintah pusat mengalokasikan TKDD untuk Prov Sulbar sebesar Rp.7,21 triliun,lebih tinggi 8,98 persen dibandingkan alokasi TKDD tahun 2018 yang berjumlah Rp.6,62 triliun. Sebagaimana arah kebijakan belanja negara,peningkatan alokasi TKDD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik,mengurangi ketimpangan antara daerah,mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan dana TKDD sebesar Rp.7,21 triliun. Yang dialokasikan kepada:
1.Provinsi Sulawesi Barat Rp.1.732,91 miliar.
2.Kabupaten Majene Rp.856,79 miliar.
3.Kabupaten Mamuju Rp.970,46 miliar.
4.Kabupaten Polewali Mandar Rp.1.332,00 miliar.
5.Kabuapten Mamasa Rp.919,09 miliar.
6.Kabupaten Pasangkayu Rp.776,75 miliar.
7. Kabupaten Mamuju Tengah Rp.627,09 miliar.
kepala kanwil ditjen perbendaharaan Sulbar Saiful Islam mengatakan,tema fiskal kebijakan APBN tahun 2019 adalah APBN mendorong investasi melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi ada dua kata kunci yang ditekankqn oleh pemerintah,dalam hal ini mendorong investasi dan penindakan kualitas dari SDM. Sesuai dengan tema tersebut,maka pemerintah akan menjalankan beberapa kebijakan pokok dalam APBN tahun 2019 antara lain memubilisasi pendapatan secara realistis untuk tetap menjaga iklim investasi tetap kondusip, dan belanja negara yang produktif di arahkan untuk meningkatkan kualitas SDM,”ujar Saiful Islam saat sambutan.
Selain dua hal tersebu,Saiful Islam juga menuturkan peningkatan program pelindungan sosial,percepatan pembangunan infrastruktur,percepatan repormasi birokrasi serta pemantapan desintralisasi fiskal dan evesiensi serta inovasi pembiayaan untuk memperkuat ketahanan fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Selain itu,pemerintah juga selalu menyiapkan diri terhadap dinamika perekonomian global agar APBN tetap terjaga sehat,adil dan mandiri. Sehingga dapat mengaksesrasi memperluas pembangunan nasional,” imbuhnya.
Saiful Islam juga menambahkan,secara keseluruhan pendanaan pembangunan dialokasikan untuk Prov Sulbar pada tahun 2019 berjumlah 10,64 triliun atau naik 7,55 persen dibandingkan tahun 2018. Belanja pemerintah pusat untuk satuan kerja pertikal dan pelaksanaan dekonterasi tugas pembantuan dan urusan kebersamaan USKPD berjumlah 3,43 triliun,jumalah tersebut lebih tinggi 4,65 persen,dibandingkan alokasi DIPA pada tahun 2018.
Perlu diketahui yang hadir pada kegiatan tersebut: Gubernur Sulbar,Wakil Gubernur Sulbar,Sekprov Sulbar,Kapolda Sulbar,Bupati Pasangkayu,Bupati Majene,Wakil Bupati Mateng,Wakil Bupati Polman,Asisten l Pemkab Mamasa, Kasrem 142/Tatag,Sekda Pemkab Mamuju,Kajari Mamuju,Kapolres Mamuju,Kepala BI Sulbar,Kabinda Sulbar dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.
(Zul)
