MAMUJU,SP- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov.Sulbar Kamis, 16/05/19 menggelar rapat kordinasi dengan tim KPK wilayah VIII, rapat tertutup itu digelar diruang rapat pimpinan DPPRD Sulbar Jl.Andi Pattana Endeng Rangas Mamuju dan dihadiri hampir keseluruhan anggota DPRD Sulbar.
Rapat yang dipimpim ketua DPRD itu membahas terkait perencanaan penganggaran dan keungan Prov.Sulbar. Ketua DPRD Sulbar Hj Amalia Fitri kepada wartawan mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan tim KPK ke DPRD Sulbar.
“kami sangat mengapresiasi KPK sudah mau berkunjung, kita tetap memohon arahan dan bimbingannya supaya Sulbar ini benar-benar zero korupsi, arahan KPKtentu akan menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran,” kata putri bupati Mateng itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah issu penting dibicarakan dalam rapat kordinasi tersebut, termasuk soal indevendensi ULP Sulbar, upaya Inspektorat yang bakal menjadi lembaga vertikal dan sejumlah rekomendasi DPRD Sulbar pada LKPJ gubernur 2018.
Amalia berharap hasil rakor tersebut nantinya akan menjadi acuan Pemprov.Sulbar dalam menata sistem perencanaan dan penganggaran pada APBD Sulbar tahun 2020 mendatang, karena itu menurutnya DPRD dan Pemprov harus duduk bersama membahas hal ini.
“ setelah ini tentu kita akan kembali duduk bersama dengan Pemprov, terutama dengan tim TAPD, duduk bersama itu penting agar pemahaman kita bisa sama.”tutup ketua DPRD cantik itu.
(ADV)
