IDI Sulbar Sedang, Muh Idris Hak Sipil belum Terpenuhi

- Jurnalis

Senin, 17 Desember 2018 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU,Membuka kegiatan penembangan Indeks Domakrasi Indonesia (IDI),yang diselenggarakan oleh Badan kesatuan bangsa dan politik Kesbanpol Sulbar.Dimana Indeks Demokrasi (ID) di Sulbar di angka sedang, Sekprov Sulbar Muh Idris menuturkan kebebasan Sipil dan Politik warga negara itulah menjadi isi Demokrasi.

“Kalau kita bicara Demokrasi selalu menjadi ukurannya itu kebebasan Sipil, kebebasan Sipil adalah kebebasan warga negara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Termasuk hak-hak hidupnya,” ungkap Muh Idris saat diwawancarai,senin (17/12/2018).

Lebih lanjut dikatakannya,jika bicara konteks hukuman mati bagi warga negara pelanggar hukum yang berat,hal tersebut didalam hak-hak Sipilpun itu dipertanyakan,sebab tidak ada hukuman mati yang begitu dihargai hak-hak Sipil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena itu tidak boleh,karena hanya perlakuan hidupnya sehingga hak-hak warga negara itu dihilangkan. Itu yang akhirnya di Indonesia termasuk Sulbar itu yang lemah,bagaimana lembaga politik banyak, tetapi hak-hak Sipil,hak-hak politik-nya malah menurun,” terangnya.

Muh Idris juga menyatakan,melihat Indeks di Sulbar berada di angka sedang 72,26 persen,indeks demokrasi dianggap tinggi atau bagus harus berada di angka 80 persen. Indikasi menunjukkan bekerjaan berat bagi kita di Sulbar,hal tersebut untuk membangun politik yang subtansil atau membangun demokrasi yang subtansial,dimana Demokrasi disetiap lembaga pololitik atau lembaga yang mengembangkan Demokrasi di Indonesia selalu mengedepankan hak-hak Sipil.

“Itu subtansi dari Demokrasi selain dari ribelti (kebebasan),tetapi juga tidak cukup bebas karena kita sudah merdekat,tetapi hak-hak Sipil kita belum capai. Kalau di Sulbar beberapa persen warga negara kita yang belum menikmati elektricity miasalnya,keteraliran listrik di kampung-kampung,itukan Demokrasi yang besar tapi hak-hak Sipilnya tidak terpenuhi.” Imbuhnya Muh Idris.

(Zul)

Berita Terkait

FiberStar-Kemenkes Hadirkan Pemerataan Layanan Kesehatan Digital untuk Indonesia
Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan dan Perluas Distribusi LPG 3 Kg di Sulawesi
Irigasi Palempa Tondok Disebut Rawan Longsor, Masyarakat Diminta Lakukan Perawatan
Arsal-Askary Unggul Di Pemilih Gen-Z Dan Millenials
Pergantian Kasek SD 002 Aralle Berbuntut Panjang, Sekolah Ditutup Sementara
Kasus Kapus Ranga-Ranga Kampanyekan Paslon Pilbup Mamuju Dilimpahkan ke Jaksa
Kisah Petani Nanas di Mamasa, Butuh Mitra Untuk Jual Hasil Panen yang Melimpah
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Aralle Intensifkan Pengamanan Kampanye

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 21:05 WIB

Polisi Tangkap Pria Sebar Video Porno di Facebook

Kamis, 13 Februari 2025 - 12:45 WIB

Investor Korsel-China Mulai Lirik Sulbar untuk Pengembangan Durian Musang King

Rabu, 12 Februari 2025 - 14:15 WIB

Pj.Sekda Mateng Litha Febriani Buka Bimtek Penginputan SIRUP Anggaran 2025

Rabu, 12 Februari 2025 - 10:37 WIB

30 Ribu Benih Ikan Nila Dilepas di Bendungan Banua Majene

Selasa, 11 Februari 2025 - 21:00 WIB

Bahtiar Hadiri Soft Opening Dermaga Sandeq Milik Polda Sulbar: Jadi Ikon Baru

Selasa, 11 Februari 2025 - 15:20 WIB

Kapolres Mateng Bakal Tindak Tegas Bripda NI Jika Terbukti Suruh Pacar Aborsi

Selasa, 11 Februari 2025 - 07:42 WIB

Inspirasi Kawasan Terpadu Cabe Salo Dua Enrekang, Akan Dikembangkan di Sulbar

Senin, 10 Februari 2025 - 13:31 WIB

Apel Terakhir, Bupati – Wabup Mateng Pamit di Akhir Masa Jabatan

Berita Terbaru

Dok.istimewa

Hukum dan Kriminal

Polisi Tangkap Pria Sebar Video Porno di Facebook

Kamis, 13 Feb 2025 - 21:05 WIB

Dok. istimewa

Advertorial

30 Ribu Benih Ikan Nila Dilepas di Bendungan Banua Majene

Rabu, 12 Feb 2025 - 10:37 WIB

x