MAMUJU,Membuka kegiatan penembangan Indeks Domakrasi Indonesia (IDI),yang diselenggarakan oleh Badan kesatuan bangsa dan politik Kesbanpol Sulbar.Dimana Indeks Demokrasi (ID) di Sulbar di angka sedang, Sekprov Sulbar Muh Idris menuturkan kebebasan Sipil dan Politik warga negara itulah menjadi isi Demokrasi.
“Kalau kita bicara Demokrasi selalu menjadi ukurannya itu kebebasan Sipil, kebebasan Sipil adalah kebebasan warga negara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Termasuk hak-hak hidupnya,” ungkap Muh Idris saat diwawancarai,senin (17/12/2018).
Lebih lanjut dikatakannya,jika bicara konteks hukuman mati bagi warga negara pelanggar hukum yang berat,hal tersebut didalam hak-hak Sipilpun itu dipertanyakan,sebab tidak ada hukuman mati yang begitu dihargai hak-hak Sipil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena itu tidak boleh,karena hanya perlakuan hidupnya sehingga hak-hak warga negara itu dihilangkan. Itu yang akhirnya di Indonesia termasuk Sulbar itu yang lemah,bagaimana lembaga politik banyak, tetapi hak-hak Sipil,hak-hak politik-nya malah menurun,” terangnya.
Muh Idris juga menyatakan,melihat Indeks di Sulbar berada di angka sedang 72,26 persen,indeks demokrasi dianggap tinggi atau bagus harus berada di angka 80 persen. Indikasi menunjukkan bekerjaan berat bagi kita di Sulbar,hal tersebut untuk membangun politik yang subtansil atau membangun demokrasi yang subtansial,dimana Demokrasi disetiap lembaga pololitik atau lembaga yang mengembangkan Demokrasi di Indonesia selalu mengedepankan hak-hak Sipil.
“Itu subtansi dari Demokrasi selain dari ribelti (kebebasan),tetapi juga tidak cukup bebas karena kita sudah merdekat,tetapi hak-hak Sipil kita belum capai. Kalau di Sulbar beberapa persen warga negara kita yang belum menikmati elektricity miasalnya,keteraliran listrik di kampung-kampung,itukan Demokrasi yang besar tapi hak-hak Sipilnya tidak terpenuhi.” Imbuhnya Muh Idris.
(Zul)
