IDI Sulbar Sedang, Muh Idris Hak Sipil belum Terpenuhi

- Jurnalis

Senin, 17 Desember 2018 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU,Membuka kegiatan penembangan Indeks Domakrasi Indonesia (IDI),yang diselenggarakan oleh Badan kesatuan bangsa dan politik Kesbanpol Sulbar.Dimana Indeks Demokrasi (ID) di Sulbar di angka sedang, Sekprov Sulbar Muh Idris menuturkan kebebasan Sipil dan Politik warga negara itulah menjadi isi Demokrasi.

“Kalau kita bicara Demokrasi selalu menjadi ukurannya itu kebebasan Sipil, kebebasan Sipil adalah kebebasan warga negara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Termasuk hak-hak hidupnya,” ungkap Muh Idris saat diwawancarai,senin (17/12/2018).

Lebih lanjut dikatakannya,jika bicara konteks hukuman mati bagi warga negara pelanggar hukum yang berat,hal tersebut didalam hak-hak Sipilpun itu dipertanyakan,sebab tidak ada hukuman mati yang begitu dihargai hak-hak Sipil.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Karena itu tidak boleh,karena hanya perlakuan hidupnya sehingga hak-hak warga negara itu dihilangkan. Itu yang akhirnya di Indonesia termasuk Sulbar itu yang lemah,bagaimana lembaga politik banyak, tetapi hak-hak Sipil,hak-hak politik-nya malah menurun,” terangnya.

Muh Idris juga menyatakan,melihat Indeks di Sulbar berada di angka sedang 72,26 persen,indeks demokrasi dianggap tinggi atau bagus harus berada di angka 80 persen. Indikasi menunjukkan bekerjaan berat bagi kita di Sulbar,hal tersebut untuk membangun politik yang subtansil atau membangun demokrasi yang subtansial,dimana Demokrasi disetiap lembaga pololitik atau lembaga yang mengembangkan Demokrasi di Indonesia selalu mengedepankan hak-hak Sipil.

“Itu subtansi dari Demokrasi selain dari ribelti (kebebasan),tetapi juga tidak cukup bebas karena kita sudah merdekat,tetapi hak-hak Sipil kita belum capai. Kalau di Sulbar beberapa persen warga negara kita yang belum menikmati elektricity miasalnya,keteraliran listrik di kampung-kampung,itukan Demokrasi yang besar tapi hak-hak Sipilnya tidak terpenuhi.” Imbuhnya Muh Idris.

(Zul)

Berita Terkait

Arsal Aras Hadiri Milad ke-10 HPPM Mateng Palu
Satu Pekerja Bendungan Budong Budong Meninggal, PT.Abibraya Bumi Karsa Beri Santunan
23 Puskesmas Disiagakan Dinkes Mamuju Saat Libur Lebaran 2024
Pria di Pasangkayu Ditemukan Tewas Usai Terjatuh dari Perahu Saat Mancing
PLN Berhasil Menerangi 80 Dusun di Sulbar, 594 Warga Kini Nikmati Listrik 24 Jam
Relawan Jarnas ABW Memohon Maaf dan Himbau tidak Menanggapi Issu di Medsos
RSUD Sulbar Kembali Alokasikan Anggaran Untuk Intervensi Stunting di Pasangkayu
Tangani ATS, Disdikbud Sulbar Siapkan Biaya Pendidikan

Berita Terkait

Minggu, 19 Mei 2024 - 15:40 WIB

DPPKB Mamuju Sukses Gelar Ajang Pemilihan Duta Genre 2024, Ini Pemenangnya

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:27 WIB

DPPKB Mamuju Tuntaskan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Gelombang Pertama

Jumat, 17 Mei 2024 - 08:02 WIB

Dinkes Catat 271 Calon Jemaah Haji Mamuju Sudah Divaksin Meningitis

Kamis, 16 Mei 2024 - 21:16 WIB

Dinkes Sulbar Terima Kunjungan BPJS Kesehatan untuk Perkuat Sinergi dan Koordinasi

Rabu, 15 Mei 2024 - 22:49 WIB

Dinas PPKB Mamuju Beri Pembekalan 20 Finalis Duta Genre, Ada Pelajar dan Mahasiswa

Rabu, 15 Mei 2024 - 16:32 WIB

DPPKB Mamuju Ungkap Distribusi Alokon di 34 Faskes Capai 45% Selama Januari-Mei 2024

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:13 WIB

Dinkes Mamuju Gelar Rakor dan Evaluasi 12 Indikator SPM Bidang Kesehatan

Rabu, 15 Mei 2024 - 07:53 WIB

Dinkes Evaluasi Disiplin Kerja Nakes Puskesmas Tapalang Pasca Sidak Bupati Mamuju

Berita Terbaru

Berita Terbaru

Arsal Aras Hadiri Milad ke-10 HPPM Mateng Palu

Minggu, 19 Mei 2024 - 18:43 WIB