Ini Kata Sekprov Sulbar saat Hadiri Diskusi Akhir Tahun LSM Jari Manis

- Jurnalis

Jumat, 28 Desember 2018 - 07:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU,LSM Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Sulbar, menggelar Diskusi Akhir Tahun, Kamis (27/12/18) di Warkop 89, Karema, Mamuju.

Kegiatan bertema “Refleksi Akhir Tahun 2018 dalam Perspektif Penguatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat” ini dihadiri 4 Narasumber seperti Sekretaris Daerah Sulbar, Dr. H. Muhammad Idris DP, Kepala Bank Indonesia (BI) perwakilan Sulbar Dadal Angkoro, praktisi hukum sekaligus akademisi Sulbar Dr. Rahmat Idrus dan Ketua Pemuda Panca Marga Sulbar Andi Firman Juang Mallarangeng.

Sekretaris Daerah Sulbar, Dr. Muhammad Idris DP mengatakan, membangun Sulawesi Barat dalam perspektif pemerintahan itu selalu dari dua hal. Pertama, adalah pembangunan daerah itu dengan entitas dan dibagi dalam beberapa daerah dan wilayah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Seperti kita dengan jumlah 6 Kabupaten ini. Daerah yang menurut saya kecil, tapi kalau dilihat dari entitasnya lumayan menjanjikan,” kata Idris.

Kedua, menurut Idris, adalah membangun dalam Nation atau Negara Kesatuan. Jadi Pemerintahan daerah itu ada dalam Negara Kesatuan yang harus dipahami secara sistematis.

“Jadi kalau kebijakan-kebijakan pusat yang tidak dipahami oleh Kabupaten dengan semangat yang tinggi, berarti ada kegagalan Provinsi. Itulah yang saya emban saat ini, dan mungkin kita semua ada ilmu dalam pemerintahan, hanya saja konection yang diperlukan. Sehingga Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah, harus mampu mengakselerasi sampai ke Kabupaten,” jelasnya.

“Makanya, saat ini saya tantang para Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Jangan sampai mereka semua hanya diukur dari Perjalanan Dinas semata, tetapi tidak mampu menyelesaikan segala sesuatu dengan regulasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Idris juga meminta kepada LSM dan organisasi agar ikut aktif dalam mengawasi APBD, apakah tepat sasaran atau tidak. APBD yang besar, kalau tidak terarah dengan baik, keluar dari regulasi maka hal itu akan berdampak buruk.

“Maka, LSM yang baik itu adalah LSM yang peduli pada regulasi dan aturan yang ada. Jadi kalau ada regulasi yang compang camping dan tidak dikoreksi, maka semua basisnya akan memelihara kesalahan. Jadi Governance atau pemerintahan itu memproduksi regulasi. Regulasi itu mengatur dengan baik kebijakan dan program yang berjalan. Jadi semua harus melihat regulasi mana yang tidak jalan, misalnya yang berkaitan dengan ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya,” tuturnya.

Mantan Kepala LAN Makassar ini berharap, peran semua elemen sangat diharapkan dalam mengawasi regulasi yang ada, utamanya bagi LSM dan Organisasi Kepemudaan.

“Sebab ujung dari setiap regulasi dan kebiajakan pemerintahan itu adalah kesejahteraan. Ekonomi ujungnya adalah kesejahteraan. Dan Sulbar yang sudah berjalan 14 Tahun ini, saya melihat ada kemajuan tapi agak lambat. Lambat karena banyak pemain tapi hampir semua tidak mengerti posisinya. Saya mengandaikan, pemerintahan ini banyak sekali pemain, tetapi semua ingin mencetak bola. Tidak ada yang mencoba untuk mengorganisir kawan-kawan seperti LSM dan kaum muda intelektual dan cerdas agar didengarkan ide dan gagasannya,” katanya.

Berikutnya, tambah Idris, bahwa pekerjaan pemerintah adalah public service, atau pelayanan publik. Kedepan hal ini harus ditata dengan baik, sebab selama ini masih sangat memprihatinkan.

“Padahal jika semakin bagus rumah sakit dan puskesmas makin berfungsi pemerintahan itu. Saat ini, ada tidak dari kalangan kawan-kawan ini membangun indeks dan data mengenai hal itu, utamanya soal pelayanan publik itu. Jika ada, setelah itu kawan-kawan bisa mengusulkan kepada OPD yang bersangkutan,” ucapnya.

Di samping itu, Idris merasa bangga karena dari hasil pertemuan di akhir tahun bersama sejumlah unsur termasuk Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Sulbar sudah berada di angka 6,7 atau di atas rata-rata Nasional.

“Kalau kita lihat indeks Inflasinya, juga terkendali dengan baik. Pengangguran terbuka sedikit agak bergerak maju meskipun agak lambat. Kemudian kemiskinan juga relatif menurun. Selanjutnya, sekarang ini yang penting adalah pendidikan kita. Kita masih sangat tertinggal. Sehingga kawan-kawan saya mohon untuk mengawasi pendidikan ini. Kalau mau Sulbar berubah, maka pintu pendidikan yang baik untuk memajukan daerah ini,” tutupnya.

(A1)

Berita Terkait

Polresta Mamuju Berhasil Ungkap 15 TKP Curanmor
3 Tahun Kasus Penembakan Sekjen JMSI Rahimandani di Bengkulu Belum Terungkap
Meriahnya Malam Puncak HUT JMSI ke-6 di Banten, Dihadiri Menkop-Wamenhaj
PTKP HMI Cabang Majene Desak Evaluasi AMDAL Lalin JENS Cafe, Dinilai Ganggu Keselamatan Publik
Tak Ditemukan hingga Hari Ketujuh, Nelayan Majene Dinyatakan Hilang
Hari Keenam Pencarian Nelayan Jatuh di Perairan Majene, Area Disisir hingga 86 Mil Laut
Pusdalops BPBD Sulbar Terima Laporan Prakiraan Cuaca Pelabuhan dari BMKG, Masyarakat Pesisir Diminta Waspada
Ketua DPRD Sulbar Hadiri Rakor Nasional 2026, Perkuat Sinergi Pusat–Daerah

Berita Terkait

Senin, 16 Februari 2026 - 20:48 WIB

RSUD Sulawesi Barat Gelar Baksos Operasi Celah Bibir dan Lelangit, 7 Pasien Lolos Screening

Minggu, 15 Februari 2026 - 16:48 WIB

Ratusan Warga Hadiri Dzikir dan Doa 14 Hari Wafatnya Mayjen Salim S. Mengga di Rumah Putih Palippis

Minggu, 15 Februari 2026 - 07:45 WIB

Gerak Cepat Tangani Dugaan Keracunan MBG di Binuang, Pemprov Sulbar Pastikan Anak Aman

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:52 WIB

Ketua DPRD Sulbar Reses Awal 2026, Serap Aspirasi Warga di Tiga Kecamatan Mamuju Tengah

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:12 WIB

Cegah Stunting Sejak Dini, Pemprov Sulbar Aktifkan Pos Pelayanan Balita di Lingkup ASN

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:10 WIB

Sulbar Peroleh 400 SKK Ahli Konstruksi, Sertifikasi Instruktur dan Asesor Konstruksi

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:08 WIB

Wujudkan Visi Infrastruktur Pertanian Gubernur: Santunan Lahan Bendungan Budong-Budong Terselesaikan

Jumat, 13 Februari 2026 - 13:54 WIB

Ikuti Diseminasi IKK Berdasarkan Putusan Mendagri, Murdanil: Kita Dapat Penjelasan Teknis Evaluasi Kinerja Pemda

Berita Terbaru

x