MAKASSAR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharuskan anggaran kesehatan yang dialokasikan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sulbar tahun 2019 ditambah hingga mencukupi 10 persen dari total komponen belanja di APBD sebesar Rp2,1 triliun.
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan di Makassar, Rabu (19/12). Menurut Hamzah, berdasarkan hasil asistensi ranperda APBD tahun 2019 ke Kemendagri pekan lalu, ada 25 item yang terkoreksi dan direkomendasikan untuk penyempurnaan dan penyesuaian sebelum disahkan.
“Dari 25 item rekomendasi itu, termasuk di dalamnya keharusan menambah anggaran kesehatan hingga mencapai 10 persen. Karena saat diasistensi, anggaran kesehatan di APBD sebesar 9,8 persen. Jadi, sisa sedikit penambahannya. Insya Allah itu bisa kita penuhi,” ungkap Hamzah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris Partai Golkar Sulbar ini menambahkan, secara umum tidak ada masalah yang prinsip saat asistensi ranperda APBD di kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Saat asistensi, kata Hamzah, rombongan dari Sulbar yang terdiri dari unsur legislatif dan eksekutif diterima oleh Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Arsan Latif, bersama sejumlah pejabat terkait.
Sedangkan dari Sulbar adalah pimpinan DPRD dan badan anggaran (banggar) DPRD serta pimpinan dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Untuk anggaran pendidikan sudah mencukupi 20 persen, sesuai dengan ketentuan. Karena, kemendagri menekankan dua item anggaran yang mutlak sesuai dengan ketentuan yaitu pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen,” ujar Hamzah.
Ia menambahkan, hasil asistensi dari kemendagri tersebut kemungkinan akan keluar pada pekan depan. Setelah itu, DPRD dan Pemprov Sulbar akan membahas finalisasinya sebelum disahkan menjadi perda APBD.
“Kalau hasil asistensi keluar minggu depan, kita bisa jadwalkan paripurna untuk pengesahan APBD tanggal 27 atau 28 (Desember). Yang jelas, tidak akan lompat ke tahun 2019. Kita akan sahkan pada akhir 2018 ini,” katanya.
Komponen belanja dalam APBD tahun 2019 mencapai Rp2,10 triliun atau mengalami peningkatan sebesar Rp194,56 miliar. Angka ini meningkat 10,17 persen dibandingkan target belanja APBD Sulbar sebesar Rp1,91 triliun.
Rencana belanja APBD Sulbar tersebut terdiri dari komponen belanja langsung sebesar Rp1,11 triliun atau 52,87 persen dari total rencana belanja daerah.
Untuk belanja tidak langsung sebesar Rp992 miliar atau 47,13 persen dari total rencana belanja daerah tahun 2019.
