Saudagarnews.id, Yogyakarta – Kepala Bappeda Sulbar Dr Junda Maulana menjadi narasumber pada acara workshop bertema Membangun Komitmen Daerah dan Kelembagaan dalam Upaya Penanganan Stunting yang diadakan oleh Kementerian dalam Negeri pada hari Selasa (18/6) hingga Jumat (21/6) di Yogyakarta.
Menurut Junda, masalah stunting atay gizi buruk di Sulbar merupakan tertinggi kedua di Indonesia setelah NTT yang berkisar 40,1 persen. Namun, dalam penilaian pemerintah pusat, Pemprov Sulbar memiliki komitmen dalan upaya penanganan stunting.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Baik pemprov maupun pemerintah kabupaten sama-sama memiliki komitmen yang kuat,” ujar Junda melalui rilis, Rabu (19/) malam.
Komitmen yang kuat itu ditandai dengan melakukan setidaknya tiga upaya. Pertama, walaupun hanya ada tiga kabupaten dalam penanganan pusat yakni Majene, Mamuju tengah, dan Polman, namun semua kabupaten melakukan intervensi penanganan stunting. Bahkan, Kabupaten Majene telah masuk pada tahap rembuk stunting.
Kedua, Provinsi Sulbar telah tertuang dalam RPJMD tentang penanganan stunting, Bahkan, dalam program prioritas provinsi 2020 telah tertuang dalam dokumen perencanaan tentang strategi penurunan stunting. Bahkan, anggaran tahun 2019 telah tertuang program kegiatan dan tersedia anggaran dalam penanganan stunting.
Ketiga, baik provinsi maupun kabupeten dan desa terdapat program inovasi yakni Desa Marasa untuk sulbar. Bahkan, didesa ada perdes tentang pencegahan anak berusia dini yang juga sebagai salah satu penyebab stunting.
“Berkaitan hal tersebut, maka pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada Pemprov Sulbar dalam hal ini kepala bappeda untuk menjadi narasumber tentang upaya intervensi penanganan stunting di Sulawesi Barat sebagai sharing pengalaman pada acara tersebut,” jelas Junda.
Acara ini dihadiri oleh pemerintah pusat yakni, kemendagri, kemenkes, para kepala bappeda dan kadis kesehatan provinsi dan kabupaten seluruh indonesia.
Secara umum, tambah Junda, peserta tertarik dengan program Desa Marasa yang bertujuan peningkatan IPM termasuk upaya penanganan masalah stunting di Sulawesi Barat.
(Cal/Lal)