SULBARPEDIA.COM,- Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Marigun Rasyid menghadiri pembukaan kegiatan penilaian kinerja Kabupaten dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022, yang berlangsung di Grand Mutiara Hotel Mamuju, Kamis (2/6/22).
Menurut Marigun, persoalan stunting memang menjadi problem nasional. Apalagi khusus di Sulbar, masalah stunting menjadi hal paling utama.
“Se Indonesia, kita salah satu yang paling tertinggi angka stuntingnya. Sehingga, persoalan ini menjadi hal paling serius untuk kita tangani secara maksimal,” ungkap politisi Golkar dapil Pasangkayu itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi senior Partai Golkar itu berharap, dalam penanganan stunting di Sulbar dibutuhkan kerja-kerja serius dari Pemerintah Daerah.
“Olehnya kita berharap ada sinergi yang lebih maksimal antara Pemprov Sulbar dan sleuruh Pemkab se Sulbar. Tidak boleh Pemprov bergerak sendiri. Harus kerja kolektif dan sinergi yang optimal. Termasuk melibatkan stakeholder yang ada,” harapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Dr. Muhammad Idris menjelaskan, stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), disamping berisiko menghambat pertumbuhan fisik dan kerentanan anak terhadap penyakit, juga menghambat perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa mendatang.
“Jadi persoalan stunting bukan persoalan bangsa di masa sekarang saja, melainkan menyangkut masa depan anak-anak kita sebagai penerus bangsa,” ucap Idris.
Olehnya itu, Idris menekankan perlu adanya keterpaduan atau sinergisitas lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, dalam upaya mendorong percepatan pencegahan stunting.
“Perlu adanya kerja sama semua pihak untuk memperkuat penyelenggaraan penurunan stunting maupun kekurangan gizi melalui koordinasi dan konsolidasi program kegiatan pusat, daerah maupun antar desa,” tegasnya.
Idris juga berharap melaui kegiatan itu menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting di wilayah masing-masing.
“Juga memperkuat komitmen pemerintah untuk melakukan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting di wilayahnya masing-masing, yang kemudian ditindaklanjuti secara nyata demi kemajuan daerah yang kita cintai,” pungkasnya.
(Lis/Lal)
