MAMUJU,SULBARPEDIA.COM – LSM Jaringan Masyarakat Non Partisan (Jari Manis) Provinsi Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu telah menerima Peraturan Daerah (Perda) nomor 08 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulbar.
RPJMD itu diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Ismail Zainuddin kepada Ketua LSM Jari Manis Sulbar, Ashari Rauf.
“Yah, saya sendiri yang menerimanya, Saat itu saya buat diskusi akhir tahun yang dihadiri langsung oleh Pak Sekda, kemudian dihadiri sedikitnya 70 orang kalangan muda dari berbagai organisasi kepemudaan, LSM, wartawan dan mahasiswa,” kata Ashari Rauf, Kamis (11/1/18).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, RPJMD Sulbar tahun 2017-2022 ini penting untuk dianakisa lebih dalam,l dan didiskusikan oleh kalangan aktifis. Tujuannya, untuk mengetahui kondisi pembangunan dan arah kebijakan pemerintah Provinsi Sulbar lima tahun ke depan.
“Saya bersama teman-teman sudah mulai membuka dan mempelajari seperti apa isi dari RPJMD Sulbar ini. Tentu, kita akan berupaya memahami isinya dan ini menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi pembangunan Sulbar agar kita bisa kawal secara bersama, sekaligus membantu pemerintah dalam hal pembangunan,” ucapnya.
Ashari menyebut, ada banyak hal yang bisa dianalisa dari draf RPJMD tersebut. Misalnya terkait gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek pelayanan daerah.
Lalu, tambah dia, persoalan gambaran keuangan daerah yang didalamnya dapat dilihat dari perspektif kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan tahun 2017-2022.
“Tentu yang kita cermati adalah evaluasi kinerja pelaksanaan APBD setiap tahunnya, neraca daerah, proporsi penggunaan anggaran, analisis pembiayaan, proyeksi pendapatan dan belanja, kemudian perhitungan kerangka pendanaan. Hal inilah yang harus kita ketahui secara proporsional,” urainya.
Hal lain, sambung kader muda Nahdlatul Ulama (NU) ini, adalah permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Hal itu juga penting, untuk menganalisa sejauh mana pemerintah provinsi dalam melakukan pemetaan terhadap semua persoalan dari semua aspek pembangunan.
“Kita bisa melihat dan menganalisa apa sesungguhnya hal mendasar yang menjadi soal dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat kita. Isu-isu strategis apa yang harus diolah sedimikian rupa, dan seperti apa strategi serta arah kebijakan program pembangunan daerah kita. Semua ada dalam RPJMD itu,” katanya.
“Oleh sebab itu, kita akan bedah dan diskusikan. Semua digambarkan dalam RPJMD itu, dan data di dalamnya sangatlah lengkap, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan sebagainya,” tambahnya.
Karena itu, Ashari berharap, kepada kaum muda dan para aktifis agar ikut menganalisasi dan membedah RPJMD Sulbar lima tahun kedepan. Termasuk, semua elemen dapat mengawal dan mengawasi seluruh anggaran, baik APBD Pokok maupun APBD perubahan dari tahun 2018 hingga 2022 mendatang.
“APBD Sulbar untuk tahun ini saja itu sudah 1,8 Triliun lebih. Ini harus kita awasi secara bersama-sama. Kita juga penting mengingatkan pemerintah agar arah kebijakannya sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, sesuai dengan janji-janji politiknya kepada masyarakat Sulbar,” terang Ashari.
(Rls/Lal)
