Muh Idris :keberhasilan Sistem Politik yang Demokratis Perlu Penyelenggaraan Pemerintah yang Profisional dan Bebas KKN

- Jurnalis

Senin, 17 Desember 2018 - 06:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU,Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang  Kesatuan Bangsa dan Politik,menggelar kegiatan pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) anggaran tahun 2018. Senin (17/12/2018) di Hotel Matos Mamuju.

Hadir pada kegiatan tersebut: Sekprov Sulbar Muh Idris,Kepala Kesbanpol Sulbar Rahmat Sanusi,Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana,Kepala BPS Sulbar Win Rizal,Anggota Komisi l DPRD Sulbar Sukardi M Nur dan para undangan lainnya.

Sekprov Sulbar Muh Idris mengatakan,sistem politik Indonesia dewasa sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional,melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pembangunan sistem politik yang demokrasi tersebut,diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia,yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial. Kesejahteran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Muh Idris saat sambutan.

Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah,tetapi dapat pula dipengaruhi oleh politik nasional dewasa ini. Disamping itu juga,keberhasilan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh penyelenggaraan pemerintah yang profisional dan terbebas dari praktek-praktek korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran dan jaringan informasi di daerah maupun pusat.

“Perkembangan demokrasi di masing-masing Daerah/Provinsi di Indonesia,di lihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting,diantaranya: kebebasan Sipil,hak-hak politik dan lembaga demokrasi,” imbuhnya.

Muh Idris juga menambahkan,IDI menyajiakan gambaran kondisi demokrasi masing-masing Provinsi berdasarkan indikator yang dikembangkan dari tiga aspek. Dimana hasil indeks menunjukkan adanya kemajuan atau penurunan dalam pembangunan demokrasi di Indonesi,namun masih membutuhkan banyak dukungan guna mengujudkan Indonesia yang Demokratis bagi semua lapisan masyarakat.

“Oleh karena itu ,manfaat IDI sangat mempengaruhi dan membantu proses perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang pemerintahan dalam:
-perencanan pembangunan politik pada tingkat Provinsi.
-sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi dalam melaksanakan Demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.” Kunci Muh Idris

(Zul)

Berita Terkait

CJH Geruduk Kantor Travel di Mamuju gegara Gagal Berangkat ke Tanah Suci, Polisi Datangi TKP
Komitmen Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, BCA Gelar Operasi Katarak di Indonesia Timur dan Barat
Guru Honorer di Tapalang Mamuju Diterkam Buaya Saat Pasang Jaring Ikan
Arsal Aras Hadiri Milad ke-10 HPPM Mateng Palu
Satu Pekerja Bendungan Budong Budong Meninggal, PT.Abibraya Bumi Karsa Beri Santunan
23 Puskesmas Disiagakan Dinkes Mamuju Saat Libur Lebaran 2024
Pria di Pasangkayu Ditemukan Tewas Usai Terjatuh dari Perahu Saat Mancing
PLN Berhasil Menerangi 80 Dusun di Sulbar, 594 Warga Kini Nikmati Listrik 24 Jam

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 12:39 WIB

LPG 3 Kg Langka, Disperindag Mamuju Sebut Dipicu Panic Buying-Dugaan Penimbunan

Jumat, 14 Juni 2024 - 06:40 WIB

Kabid Kesmas Dinkes Sulbar-Kepala Labkesda Hadiri Pertemuan Pembinaan Jejaring Labkesmas di Makassar

Kamis, 13 Juni 2024 - 19:44 WIB

Kajati Sulbar Andi Darmawangsa Lantik Wakajati dan 2 Kajari Baru

Senin, 10 Juni 2024 - 19:35 WIB

Dinkes Sulbar Ikuti Sosialisi Penerapan District-PPCP untuk Layanan HIV/AIDS dan IMS di Jakarta

Senin, 10 Juni 2024 - 07:39 WIB

PT TBA Tepis Pernyataan Anggota DPRD Sulbar Soal Desain Perusahaan: Izin Sudah Lengkap!

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:10 WIB

Kadinkes Sulbar Asran Masdy Hadiri Acara Rembuk Stunting di Makassar

Sabtu, 8 Juni 2024 - 20:22 WIB

Pemprov Sulbar dan PT Cipta Agri Pratama Teken MoU Pengembangan Budidaya Pisang Cavendish

Sabtu, 8 Juni 2024 - 12:25 WIB

Pengacara Terdakwa Kasus Narkoba di Mamuju Protes JPU Tak Bisa Hadirkan Bukti di Persidangan

Berita Terbaru