MAMUJU,Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,menggelar kegiatan pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) anggaran tahun 2018. Senin (17/12/2018) di Hotel Matos Mamuju.
Hadir pada kegiatan tersebut: Sekprov Sulbar Muh Idris,Kepala Kesbanpol Sulbar Rahmat Sanusi,Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana,Kepala BPS Sulbar Win Rizal,Anggota Komisi l DPRD Sulbar Sukardi M Nur dan para undangan lainnya.
Sekprov Sulbar Muh Idris mengatakan,sistem politik Indonesia dewasa sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai konsekuensi yang tidak hanya terhadap dinamika kehidupan politik nasional,melainkan juga terhadap dinamika sistem-sistem lain yang menunjang penyelenggaraan kehidupan kenegaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan sistem politik yang demokrasi tersebut,diarahkan agar mampu mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia,yang akan memberikan ruang yang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial. Kesejahteran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Muh Idris saat sambutan.
Keberhasilan pembangunan politik yang demokratis tidak hanya dipengaruhi oleh situasi yang berkembang di daerah,tetapi dapat pula dipengaruhi oleh politik nasional dewasa ini. Disamping itu juga,keberhasilan sistem politik yang demokratis perlu didukung oleh penyelenggaraan pemerintah yang profisional dan terbebas dari praktek-praktek korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk media massa dan penyiaran dan jaringan informasi di daerah maupun pusat.
“Perkembangan demokrasi di masing-masing Daerah/Provinsi di Indonesia,di lihat dengan menggunakan alat ukur yang sama yaitu: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI berupaya mengukur demokrasi melalui tiga aspek penting,diantaranya: kebebasan Sipil,hak-hak politik dan lembaga demokrasi,” imbuhnya.
Muh Idris juga menambahkan,IDI menyajiakan gambaran kondisi demokrasi masing-masing Provinsi berdasarkan indikator yang dikembangkan dari tiga aspek. Dimana hasil indeks menunjukkan adanya kemajuan atau penurunan dalam pembangunan demokrasi di Indonesi,namun masih membutuhkan banyak dukungan guna mengujudkan Indonesia yang Demokratis bagi semua lapisan masyarakat.
“Oleh karena itu ,manfaat IDI sangat mempengaruhi dan membantu proses perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang pemerintahan dalam:
-perencanan pembangunan politik pada tingkat Provinsi.
-sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat Provinsi dalam melaksanakan Demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.” Kunci Muh Idris
(Zul)
