Prabowo Gugat Hasil Pilpres, Ini Detail Hukum Acara di MK

- Jurnalis

Senin, 10 Juni 2019 - 05:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggugat hasil Keputusan KPU soal hasil Pilpres 2019. Rencananya, sidang perdana akan digelar Jumat, 14 Juni nanti. Bagaimana detail hukum acaranya?

Hukum acara sengketa Pilpres diatur dalam Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Berikut point hukum acara sebagaimana dikutip detikcom, Senin (10/6/2019):

Siapa saja pihak yang bersengketa?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pihak yang bersengketa adalah:
1. Pemohon (Prabowo-Sandiaga)
2. Termohon (KPU)
3. Pihak Terkait (Bawaslu dan Jokowi-Ma’ruf)

Para pihak di atas bisa memberikan kuasa ke kuasa hukum untuk beracara.

Apa yang digugat?
Yang digugat ke MK adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pilpres.

Bolehkan Prabowo menarik gugatan?
Boleh, paling lama pada sidang terakhir. Tapi tidak dapat diajukan lagi.

Kapan sidang perdana di MK?
Sidang perdana pada Jumat, 14 Juni 2019

Kapan KPU memberikan jawaban tertulis atas gugatan Prabowo ke MK?
Maksimal pada Rabu, 12 Juni 2019

Kapan Capres Jokowi memberikan jawaban ke MK?
Maksimal pada Sabtu, 15 Juni 2019

Apa saja Alat Bukti di Sengketa Pilpres?
a. Surat/tulisan
b. Keterangan para pihak
c. Keterangan saksi
d. Keterangan ahli
e. Keterangan pihak lain
f. Alat bukti lain
g. Petunjuk

Bagaimana bila Prabowo-Sandiaga atau yang diberi kuasa tidak hadir dalam sidang perdana?
MK menyatakan permohonan gugur.

Berapa jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan di MK?
MK dapat membatasai jumlah saksi dan ahli.

Bolehkan MK menggelar sidang jarak jauh?
MK dapat menyelenggarakan video conference atas inisiatif MK atau berdasarkan permintaan para pihak.

Kapan MK memutuskan?
MK memutuskan dalam tenggang waktu paling lama 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK (maksimal 28 Juni 2019).

Bagaimana bila 9 hakim tidak bulat suaranya?
a. 9 Hakim konstitusi rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara musyawarah mufakat.
b. Bila tidak mencapai mufakat bulat, maka dilakukan voting.
c. Bila voting deadlock, maka Ketua MK mempunyai hak menentukan hasil.
d. Pendapat hakim yang berbeda, dimuat dalam putusan.

Apa putusan MK?
a. Permohonan tidak dapat diterima.
b. Permohonan ditolak.
c. Bila permohonan dikabulkan, maka MK menyatakan Keputusan KPU batal, dan MK menghitung sendiri berapa perolehan suara yang didapat oleh Prabowo-Jokowi.

Kapan Putusan MK diserahkan ke KPU?
MK diberi waktu maksimal 3 hari setelah putusan untuk memberikan salinan putusan ke KPU (maksimal 1 Juli 2019), bisa juga lewat e-mail.

(asp/elz/detik.com)

 

Berita Terkait

Mendagri Tito Lantik Bahtiar Baharuddin Jadi Pj Gubernur Sulbar Gantikan Prof Zudan
Ibu Iriana dan Wury Ma’ruf Takjub Keindahan Tenun Sekomandi, Saqbe Mandar hingga Sambu
Pertamina Patra Niaga Sulawesi Pastikan Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024
Pertamina Sulawesi Apresiasi Kinerja Agen Terbaik BBM Industri dan Distributor Petrochemical
Presiden Jokowi Bakal Kunjungi 3 Kabupaten di Sulbar, Ini Agendanya
Menteri PPPA RI Apresiasi Pertamina, Hadirkan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berkelanjutan melalui SAPD
Berkah Ramadhan, Pertamina Sulawesi Tambah 16 Ribu Pasokan LPG 3 Kg di Sulbar
Pertamina Regional Sulawesi Jamin Ketersediaan BBM dan LPG Jelang Nataru

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:13 WIB

PDIP Sulbar Resmi Tutup Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, ABM, AIM dan PHS Berebut Rekomendasi

Sabtu, 11 Mei 2024 - 11:29 WIB

Serius Bertarung di Pilkada Mamuju, Irwan Juga Mendaftar di Gerindra

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:58 WIB

Mendaftar di Nasdem, Irwan Pababari Ajak Nasdem Berkoalisi Bangun Mamuju

Jumat, 26 April 2024 - 19:37 WIB

Daftar Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, Hasanuddin Sailon Lanjutkan Kiprah Juangnya

Kamis, 25 April 2024 - 09:06 WIB

PAN Sulbar Kompak Dukung Zulkifli Hasan Jadi Ketum 3 Periode

Selasa, 16 April 2024 - 10:50 WIB

Dapat Tugas Dari DPP Golkar, Asnuddin Sokong Siap Bertarung di Pilkada Majene

Sabtu, 9 Maret 2024 - 22:47 WIB

Raih 10 Kursi, Golkar Geser Demokrat Dari Posisi Ketua DPRD Sulbar

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:08 WIB

Kunci 1 Kursi DPR RI, Suara PDIP di Sulbar Tembus 127 Ribu, Agus Ambo Djiwa Melanggeng ke Senayan

Berita Terbaru

Kantor Kejati Sulbar, foto: dok. Kejari Mamuju

Sulbar

Kajati Sulbar Muh Naim Dimutasi, Ini Penggantinya

Kamis, 23 Mei 2024 - 07:57 WIB