MAMUJU, Menyikapi statement Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar terkait keterlambatan pengesahan APBD P tahun 2018 sehingga berujung penolakan, yang di alamatkan ke-DPRD Sulbar dengan pernyataan Gubernur Sulbar terlalu lama “digoreng-goreng” di DPRD.
Abd.Rahim yang merupakan salah satu anggota DPRD Sulbar kecewa atas statement (pernyataan) Gubernur Sulbar. Rahim mengatakan, statement tersebut tidak pas untuk digunakan sebab dapat menimbulkan tafsir yang bermacam-macam termasuk tafsir menyesatkan.
” Kita minta sebagai anggota DPRD yang aktif hampir tidak ada jedah terlewatkan dari proses pembahasan RKPBD,mulai dari kupas sampai pembahasan APBD P, saya pastikan di DPRD itu proses pembahasannya on dreqtrek. Semua kita ikuti tahapan mekanismenya sesuai dengan regulasi yang ada,” ungkap Rahim,senin (29/10/2018).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut dikatakannya,dalam proses pembahasan APBD P berjalan sesuai mekanisme yang berlaku tampak ada negosiasi. Selain itu Rahim juga menjelaskan,penyebab keterlambatan pembahasan karena adanya hal yang paling prinsik yang ingin di ungkap.
“Yang kami ingin ungkap itu adalah,apa penyebabnya kors serapan anggarannya rata-rata dibawah 40 persen. Sebagi anggota DPRD yang punya fungsi kontrol,yang menjadi bagian langsung dalam proses penetapan dan pengesahan APBD Pokok di november 2017 yang lalu perlu kami tau,” sambungnya.
Rahim juga menjelaskan,pihak DPRD perlu konfirmasi dengan pihak eksikutif dimana telah masuk triwulan keempat belanja APBD, baru berjalan 30 persen. Sehingga pihak DPRD menilai keadaan serapan realisasi APBD sangat ruwet (berantkan), yang terjadi di eksikutif.
“Ternyata kerja-kerja aparatur kita ini,banyak yang tidak profisional. Ternyata para pimpinan OPD kita ini banyak yang tidak kompoten,tidak mengerti tentang tugas dan fungsinya,hanya untuk membelanjakan akselirasi programnya saja tidak mampu,” terang Rahim.
Politisi Partai NasDem itu juga menambahkan,sebagi mitra kerja DPRD perlu menyampaikan bahwa itulah salah satu penyebab dari keterlambatan penetapan APBD P 2018.
“Yang pertama karena kami menelisik sejauh mana realisasi anggaran dan itu susah dijelaskan oleh mereka, yang kedua banyak yang kami lihat pimpinan OPD yang tidak profisional,banyak yang tidak mengerti tentang toppoksinya,banyak tidak mengerti tentang garis-garis kebijakan,” ujarnya.
Ia juga sependapat dengan pernyataan Ketua DPRD Amali Fitri Aras dan Sukri bahwa,visi misi Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar separuhpun tidak dapat tercapai dengan melihat performer kerja eksikitif saat ini. (Zul)
