MAMUJU, Usai rapat paripurna DPRD Sulbar tentang jawaban Gubernur atas pandangam umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD anggaran tahun 2017, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan penekanan yang diberikan oleh pihak DPRD adalah pada Silpa tentunya ini bertujuan untuk membuka pembahasan lebih lanjut mengenai silpa.
“Ada juga tadi terkait Guru GTT dan PTT,tetapi kita akan bicarakan lebih lanjut,” ujat Ismail Zainuddin. Selasa (10/7/2018) saat diwawancarai.
Lanjut , terkait kelanjutan pembahasan Guru GTT dan PTT Ismail menjelaskan hal ini akan di bahas pada rapat komisi secara teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Karena kalau kita kebijakan kebijakan umum ,kebijakan kebijakan anggaran selama ini. Nanti ada rapat secara teknis oleh komisi bagaimana cara mendalami bentuk pertanggungjawaban ini,” sambungnya.
Terkait penyerapan biaya silpa di tahun 2018, Sekprov Sulbar Ismail Zainudin menuturkan bahwa silpa ini terjadi karena adanya penghematan karena disebabkan adanya program kegiatan tidak terlaksanakan.
“Jadi kita tidak bisa menentukan apakah ada penghematan,penambahan dan pengurangan tidak seperti itu kalau silpa. Silpa ini akan dilihat, apakah sudah di gunakan lebih awal atau di arahkan kemana nanti kita lihat,” terangnya
Ia juga menambahkan proses penganggaran pemerintah itu secara teransparan,serta tidak adanya sedikitpun angka yang tersembunyi dalam proses penganggaran.
