Sili Laba : Tujuan Pembentukan Tim Pora Menjaga Kedaulatan Negara dari Orang Asing

- Jurnalis

Selasa, 18 Juni 2019 - 08:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MATENG – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Kantor Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Kantor Imigrasi Kelas ll Non TPI Mamuju menggelar rapat pembentukan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) tingkat Kecamatan se-Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).

Kepala Divisi Imigrasi Sulbar Silvester Sili Laba mengatakan, tujuan utama dari pembentukan tim pengawasan orang Asing (Tim Pora) ini adalah menjaga kedaulatan negara terhadap keberadaan kegiatan orang Asing di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Mamuju dan kabupaten Mamuju Tengah (Mateng).

“Bembentukan tim ini,sebenarnya tim Kabupaten sudah terbentuk karena isyarat UU bahwa pembentukannya itu harus sampai di tingkat Kecamatan. Dan baru kali ini tim Kecamatan terlealisasi di Kab Mateng dan Kab Mamuju” terangnya saat diwawancarai, selasa (18/6/2019).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lanjut dikatakannya,untuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Polewali Mandar tim Pora ini juga telah terbentuk di Kabupaten Majene. Hal ini merupakan syarat UU dalam pembentukan tim Pora,untuk mengetahui kegiatan orang Asing diwilayah Indonesia.

Ia juga menambahkan,untuk keberadaan orang Asing khususnya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang ilegal tidak ada. Sebab, selama ini koordinasi antara tim Pora ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten berjalan lancar, sehingga keberadaan orang Asing di daerah ini terpantau.

“Sekarang ini tim Kecamatan sudah terbentuk,jadi harapannya supaya mencegah adanya eksis keberadaan pekerjaan orang Asing di Prov Sulbar, penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di Sulbar,” imbuhnya.

Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan orang Asing, kata Sili Laba,akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggatan yang dilakukan mulai dari pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran biasa yakni terkait dengan keimigrasiannya.

“Kalau pelanggarannya terkait keimigrasian yang menindaknya itu keimigrasian secara administrasit maupun sidusial keimigrasian, kalau pelanggaran terhadap tindak pidana yang lain seperti: pencurian,narkoba itu rananya Kepolisian.” Tutupnya

(Zul)

Berita Terkait

23 Puskesmas Disiagakan Dinkes Mamuju Saat Libur Lebaran 2024
Pria di Pasangkayu Ditemukan Tewas Usai Terjatuh dari Perahu Saat Mancing
PLN Berhasil Menerangi 80 Dusun di Sulbar, 594 Warga Kini Nikmati Listrik 24 Jam
Relawan Jarnas ABW Memohon Maaf dan Himbau tidak Menanggapi Issu di Medsos
RSUD Sulbar Kembali Alokasikan Anggaran Untuk Intervensi Stunting di Pasangkayu
Tangani ATS, Disdikbud Sulbar Siapkan Biaya Pendidikan
3 Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Berhasil di Amankan Polres Mateng
Kongres GMNI Tak kunjung terlaksana, Ketua DPC Bau-Bau Pertanyakan Kondisi DPP

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 23:54 WIB

Dinkes Sulbar Siapkan Mini ICU untuk Kebutuhan Medis Kunker Presiden Jokowi

Senin, 22 April 2024 - 20:57 WIB

3 Menteri Dampingi Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Sulbar

Senin, 22 April 2024 - 14:45 WIB

Subkon Proyek Rusun Perkim Geram-Tarik Barang gegara Pekerjaan Rp 1,3 M Tidak Dibayarkan

Minggu, 21 April 2024 - 07:16 WIB

Kadinkes Sulbar Ikuti Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Mamuju

Sabtu, 20 April 2024 - 16:37 WIB

PJ Gubernur Zudan Arif Tinjau Lokasi Kunjungan Presiden Jokowi di Sulbar

Sabtu, 20 April 2024 - 16:22 WIB

Sambut Kedatangan Presiden Jokowi, BPBD-Dinas PUPR Kolaborasi Bersihkan Halaman Kantor Gubernur Sulbar

Sabtu, 20 April 2024 - 16:10 WIB

Bangun Kolaborasi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Audiensi dengan Pj Gubernur Sulbar

Selasa, 16 April 2024 - 19:34 WIB

112 Pegawai Dinkes Sulbar Hadir di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, 4 Orang Cuti-Sakit

Berita Terbaru