SULBARPEDIA. COM, – Mayoritas fraksi di DPRD Sulbar mengkritisi realisasi belanja daerah pada APBD Sulbar tahun 2018 , dimna terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar 129 Milyar.
Rendahnya serapan angaran membuat Silpa pada APBD Sulbar 2018 meningkat fantastis. Angka Silpa Pemprov. Sulbar itu terkuak setelah ranperda LKPJ gubernur 2018 diserahkan kepada DPRD Sulbar pada rapat paripurna, Selasa 25 Juni 2019.
Dalam pandangan farksi partai Demokrat yang disampaikan H. Abidin menegaskan bahwa tingginya Silpa pada APBD 2018 merupakan indikator bahwa kinerja Pemprov. Sulbar buruk dan sangat mengecewekan rakyat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Partai Demokrat berpendapat bahwa rendahnya serapan anggaran berarti banyak program pemerintah yang tidak terrealisasi sehingga hal itu tentu sangat merugikan masyarakat banyak.
” target PAD kita sebesar 332 milyar tapi yang terrealisasi hanya 301 milyar ini mhon penjelasan gubernur.”kata juru bicara fraksi Demokrat H. Abidin dalam sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap ranperda pertanggungjawaban gubernur.
Menurut fraksi Demokrat masih banyak sumber pendapatan daerah yang belum di maksimalkan oleh Pemprov. Sulbar, seperti retribusi alat berat, ritrebusi parkir dan lain sebagainya.
Catatan kritis mengenai Silpa juga disuarakan fraksi partai Golkar, melaalui juru bicaranya Hamzah Sunuba menyampaikan bahwa kedepan agar Silpa tidak tinggi maka optimaliaasi kinerja para OPD harus ditingkatkan.
Golkar menuding banyaknya pimpinan OPD yang masih belum defenitif menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan angagran.
” pertama fraksi partai Golkar mengapresiasi raihan WTP Pemprov. Sulbar, terjadi realisasi pendapatan yang turun ini mohon penjelasan, kami mendorong Pemprov. Menggali sumber pendapatan daerah, kami berharap belanja derah kedepan agar lebih optimal. Mohon penjelasan kenpa silpa besar.”kata ketua fraksi partai Golkar itu.
Selain soal Silpa, Fraksi Golkar juga mengkritisi masih rendahnya serapan APBD 2019 yang hingga ahir Juni masih dibawah 50 persen.
“serapan OPD sekarang masih rendah, ini kita akan jadikan sebagai evaluai untuk pengalokasian anggaran di APBP nanti,”terangnya.
(Lal)
