Gubernur Sulbar Serahkan LKPJ ke DPRD, Ada Silpa Rp.129 Milyar

- Jurnalis

Selasa, 25 Juni 2019 - 13:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULBARPEDIA.COM, – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Sekretaris Daerah Prov. Sulbar Muh.Idris menyerahkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sulbar tahun 2018. Penyerahan itu berlansung pada Selasa, 25 Juni dalam Rapat Paripurna Dewan di gedung DPRD Sulbar, jalan Almalik Pattana Endeng , Rangas Mamuju.

Rapat paripurna itu dipimpin wakil ketua DPRD Sulbar Harun, sementara 3 pimpinan DPRD Sulbar lainnya berhalangan hadir karena dinas luar (DL). Deretan kursi kosong terlihat menghiasi ruang paripurna lantai 4 gedubg DPRD Sulbar. Hanya 9 anggota DPRD Sulbar yang terlihat hadir.

Dalam pidatonya Sekprov. Sulbar Muh.Idris menjelaskan secara umum realisasi pendapatan dan belanja pada APBD Sulbar tahun 2018. Menurutnya APBD Sulbar tahun 2018 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keungan (BPK) yang hasilnya memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Idris menjelaskan realisasi baik pendapatan maupun belanja daerah semuanya terealiasi diatas 90 persen. Namun Ia mengakui bahwa tahun 2018 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar 129 Milyar 340 juta rupiah.

“Silfanya agak besar karena Silfa tahun 2017 sebesar 41 M tidak terpakai di anggaran prubahan, terus terdapat sejumlah proyek yang putus kontrak dan kita memamg melakukan efesiensi anggaran.”kata Muh Idris dihadapan peserta sidang paripurna.

Idris mengatakan Silpa tersebut tersimpan pada kas daerah (Kasda) sebesar 128 milyar, kas bendara pengeluaran 38 juta kas bendahara penerimaan sebesar 820 juta rupiah.

Idris juga menambahkan pendapatan asli daerah (PAD) Sulbar juga terrealisasi sebesar 301 milyar dari total target sebesar 330 milyar atau sekitar 90,7 persen.

“kita berharap Ranperda ini dapat segera diselesaikan, sinerjitas antara DPRD dan Pemprov. harus terus terbangun.”jelasnya.

Ditempat yang sama wakil ketua DPRD Sulbar Harun mengatakan pihaknya akan berusaha maksimal melakukan rapat denganOPD  mitra komisi masing-masing , Ia juga meminta agar kepala OPD tidak diwakili dalam rapat komisi bersama anggota DPR.

” saya meminta kepada seluruh anggota DPRD Sulbar agar aktif membahas pertanggungjawaban gubernur pada rapat komisis nanti, semua fraksi agar segera menyusun laporannya.”kata politisi PAN itu.

 

(Lal)

 

 

Berita Terkait

Kapolres Mateng Hadiri Pemusnahan Barang Bukti Perkara Pidana Umum yang Inkrah di Kejari Mamuju
Pemda Mateng Gelar Asessment Akhir Training Center Calon Peserta MTQ Ke-XI Tingkat Provinsi Sulawesi Barat
Muhammad Sarjan Padjalai Ditetapkan sebagai Ketua Umum Definitif KKBA Periode 2026-2030
Dorong Penyelesaian Sengketa Secara Kekeluargaan, Bhabinkamtibmas Tasokko Dampingi Pengukuran Lahan
Solusi Cepat: Layanan 110 Polres Mamuju Tengah Selalu Siap
SIM Keliling Polres Mamuju Tengah Mudahkan Pelayanan Masyarakat
Kapolres Mamuju Tengah Bersama Ratusan Peserta Gaungkan Aksi Nyata Peduli Lingkungan
Gandeng BBLSDM Komdigi Makassar, Pemkab Mateng Siap Cetak ASN dan Masyarakat Cakap Digital

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:58 WIB

Sekda Sulbar Junda Maulana Terima Audiensi BPS, Bahas Sensus Ekonomi dan Data Sektoral

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:29 WIB

Sulbar Masuk Kelompok Provinsi dengan Tingkat Input Epdeskel Tinggi, Lampaui Rata-rata Nasional

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:25 WIB

Tingkatkan Kualitas Layanan: RSUD Sulbar Hadirkan Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Baru

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:22 WIB

Perdana, RSUD Sulbar Berhasil Laksanakan Operasi Rekonstruksi Kelopak Mata

Minggu, 7 Juni 2026 - 18:41 WIB

Ridwan Djafar: Momentum Piala Dunia 2026 Jadi Stimulus Ekonomi Lokal

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:01 WIB

Survei Terravox: 81,5% Masyarakat Sulbar Puas dengan Kinerja Gubernur Suhardi Duka

Kamis, 4 Juni 2026 - 13:41 WIB

Gubernur SDK Terima Laporan Perkembangan Organisasi Ikatan Jurnalis Sulbar 

Rabu, 3 Juni 2026 - 14:15 WIB

Gubernur SDK Ultimatum Perusahaan Sawit: Kalau Ada Perintah Pusat, Saya Cabut Izinnya, Harga TBS Tak Wajar

Berita Terbaru

x