SULBARPEDIA.COM,- Puluhan massa aksi dari Aliansi “Sulbar Bergerak” yang terdiri dari para relawan dan masyarakat peduli gempa Sulbar Kamis, 18/02/21 melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulbar (tenda darurat) di kawasan Rangas, Mamuju.
Mereka datang dalam rangka mempertanyakan pengelolaan dana bantuan gempa yang dikelola oleh BPBD Sulbar. Massa menilai pengelolaan bantuan itu tidak transparan dan diduga disalahgunakan.
Kordinator aksi Adhy Riadi dalam orasinya menegaskan dana bantuan kemanusian untuk penyintas gempa dan para pengusni harus di kelola secara profesional, transparan dan akuntabel. Ia mengatakan dana tersebut juga harus diperuntukan kepada mereka yang terdampak gempa, bukan untuk hal lain yang tidak bermenfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dana ini sumbernya dari sumbangan para donatur, dari relawan, dari bantuan Pemda di seluruh Indonesia. Ini bukan uang APBD yang bisa dijadikan sebagai tempat mencari keuntungan. Jadi sepeserpun harus dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat.”kata Adhy dalam orasinya.
Mantan aktifis HMI Mamuju ini menjabarkan 13 tuntun yang pihaknya bawa. Ada pun tuntutan tersebut sebagai berikut :
1. Pelibatan/ partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Membuat kanal aduan publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
3. Membuat sistem informasi data yang dapat diakses publik.
4. Mendesak transparansi dari pemerintah mengenai pengelolaan anggaran penanggulangan bencana
5. Mendorong kepada pemerintah untuk membuka secara transparan bagan alur pendataan yang dilakukan oleh tim dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Mendorong Pemerintah untuk segera membuat jaminan hidup bagi masyarakat di pengungsian.
7. Mendesak DPRD Sulawesi Barat segera membuat regulasi pengawasan pengelolaan bencana.
8. Mendorong pemerintah daerah baik Kabupaten dan Provinsi melakukan pemulihan ekonomi untuk warga yang terdampak musibah gempa.
9. Meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menyediakan hunian sementara yang layak untuk korban korban gempa.
10. Mendorong pemerintah daerah baik Kabupaten dan Provinsi untuk menggunakan anggaran darurat bencana.
11. Meminta untuk mengevaluasi satgas bencana.
12. Mendesak pemerintah agar segera menyediakan fasilitas sanitasi dan layanan kesehatan yang layak bagi para pengungsi.
13. Membentuk lembaga pengawasan dan pengelolaan anggaran bencana dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat sipil.
“Dari 13 item apa yang menjadi perhatian kami, tentu dipandang urgen untuk kembali ditindak lanjuti bersama dengan menghadirkan stakeholder yang berwenang memberi penjelasan kepada publik, termasuk pengelolaan anggaran yang mengalir ke pemerintah Provinsi Sulbar, membuka secara transparan ke publik data penerima bantuan rehab rekon korban gempa. Sayangnya, hanya Dandim saja yang hadir dari Satgas yang sudah dibentuk. Untuk itu, DPRD akan menjadwalkan ulang rencana pertemuan tersebut dengan menghadirkan semua pihak yang terlibat didalamnya.
Insya Allah kami akan tetap kawal hingga tuntas.” Tegas Adhi Riadi.
Setelah berorasi di plataran gedung DPRD Sulbar, Massa aksi diterima dan berdialog dengan anggota DPRD Sulbar Muh. Hatta Kainang, bersama Dandim Mamuju Kolonel Ind.Tri Aji Sartono, Kapolres Mamuju Kombes Pol.Iskandar, S.IK.
Dihadapan massa aksi, Hatta berjanji akan menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan dari Aliansi “Sulbar Bergerak”.
Hatta menjelaskan pihak DPRD Sulbar saat ini sudah membentuk tiga Pansus untuk mendorong dan melakukan pengawasan terhadap Pemprov.Sulbar agar lebih tanggap dan agresif dalam hal melakukan pemulihan pasca gempa.
“Kita sudah melakukan tahapan – tahapan pengumpulan data. Ia juga akan segera mengeluarkan rekomendasi hasil pansus kepada pihak Pemerintah Sulbar.
Nanti kita akan terbitkan rekomendasi, kalau rekomendasi ada kemudian tidak ditindak lanjuti kemungkinan kami akan menggunakan hak DPRD yang lebih ampuh.” kata mantan pengacara kondang itu.
Untuk diketahui total dana sumbangan yang masuk ke rekening BPBD Sulbar dan kas daerah yakni sebesar 2,8 Milyar rupiah dan telah digunakan sebesar 1,2 Milyar rupiah.
(Lal)
