SULBARPEDIA.COM, – Hari kedua pelaksanaan rapat kerja pimpinan Pemprov Sulbar membahas progres penanganan lima permasalahan daerah, yakni perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, stunting dan inflasi.
Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pemprov sudah membentuk satgas dan menentukan lima OPD menjadi koordinator untuk masing-masing permasalahan daerah, yakni Dinas Kesehatan untuk penanganan Stunting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Anak Putus Sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Perkawinan Anak, Dinas Sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan Dinas Ketahanan Pangan untuk penganan inflasi.
Masing-masing koordinator satgas ini akan berkoordinasi dengan OPD, baik lingkup Pemprov maupun OPD di enam pemerintah kabupaten di Sulbar. Selain itu melibatkan kementerian lembaga di Sulbar, baik OKP, kampus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui satgas tersebut, langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan instalasi, yakni tahap memasukkan ide dan cara kerja ke dalam sebuah sistem baru penanganan lima permasalahan daerah.
“Sistem baru ini, yang tadinya bekerja sendiri sendiri menjadi bekerjasama dan sama sama bekerja. Ini yang akan kita lakukan. Bekerjasama dengan semua pihak.
Kita harus instalasikan itu semua,” ujar Sestama BNPP itu.
Selain itu, dalam melakukan pengolahan data dengan cara membuat satu data yang akan menjadi rujukan bagi Satgas.
“Rapikan betul datanya, idenya, Kabupaten melakukan apa? provinsi melakukan apa?,” ungkapnya.
Poin lainnya adalah melakukan revolusi APBD, yaitu merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran.
“Bagaimana APBD digunakan untuk lima masalah itu, fokuskan kesana. Maka setiap program harus berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan,” tegas Zudan.
Pada kesempatan itu, Zudan kembali menekankan 16 poin yang harus segera ditindaklanjuti, yakni (1). Membangun digitalisasi (SPBE) Cek akun pagi dan sore. Rubah mindset. Menuju Arsip Digital; (2) Koordinasi Jadwal diharmoniskan H-14 atau maksimal H-7 jadwal kegiatan masuk ke PJ Gubernur. (3) Evaluasi Kinerja: Rutin Bulanan, tiap awal bulan. Maksimal per 3 bulan. Cek kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat, tidak langsung, tidak berdampak. (4) Maksimalkan waktu untuk koordinasi intensif dengan kabupaten.
Selanjutnya (5).Coffee Morning untuk tindaklanjuti hasil rakor satgas dengan DPRD; (6) DAK perlu percepatan. Yang belum punya DAK segera bersurat ke KL terkait; (7) Branding dan Marketing diperkuat Pariwisata bisa menjadi unggulan (8) Pornas Korpri dan Gowes Bareng Korpri-ISSI (9) Pengisian Jabatan Jabatan kosong di Pemprov dan SMA (10). Program S3, (11) HUT Sulbar.
(12) Perhatikan Silpa Berapa yang pas untuk antisipasi awal 2024 (13). Kontrak untuk penunjang kegiatan IPM Lakukan shifting risk dan dalam kontrak disebutkan wajib menggunakan tenaga local kelompok miskin minimal 50 persen (14) Bahagiakan masyarakat melalui program yang difokuskan untuk selesaikan 4 Masalah + 1 Inflasi; (15) Semua OPD wajib rilis berita Berita dengan tone positif (16) Satu Data, Big Data, dan Super Apps Sulbar.
(rls/lal)
