SULBARPEDIA.COM, – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, menggelar Rapat Koordinasi Efektivitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Regional Sulawesi di Ballroom Hotel d’Maleo Mamuju, Kamis, (05/07/2023).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Mitthar Thala Ali menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya Disdikbud Sulbar untuk meningkatkan mutu dan efektivitas layanan pendidikan.
Selain itu, penerapan SPM Pendidikan kata Mitthar, nantinya dapat dijadikan indikator pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian kinerja layanan pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin memastikan pemahaman dan pengetahuan terkait SPM, kita juga bisa mengetahui kewajiban kita untuk memenuhi pelayanan tersebut. Kita harus pastikan dulu di Sulbar ini harus ada sarana-sarana pendidikan, itu ada indikator-indikator penilaian yang kita lakukan sehingga kita harapkan dari rapat koordinasi ini kita berkomitmen secara bersama-sama bahwa ada standar pelayanan pendidikan yang harus kita penuhi,”terang Mitthar saat dikonfirmasi wartawan di sela-sela kegiatan.
Kegiatan ini pun kata Mitthar, melibatkan peserta dari provinsi lain se-pulau Sulawesi, yang dimaksudkan agar regional Sulawesi mampu berkolaborasi dan saling bertukar pandapat terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ini.
“Lalu kenapa regional karena kita ingin misalnya mungkin ada praktek lain yang dilakukan, inovasi yang bisa di adopsi oleh provinsi lain untuk bagaimana bersama-sama menerapkan SPM ini agar pelayanan kita kepada masyarakat betul-betul terlaksana dengan baik,”ucapnya.
Terkhusus kata Mitthar, rakor SPM Pendidikan ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan akan tingginya prevalensi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulawesi Barat, yang saat ini tercatat telah menyentuh angka 48.000 jiwa.
“Sulbar ini kan sangat banyak ATS, jadi tentu ada indikasi yang memunculkan pertanyaan dimana peran pemerintah? tidak adakah layanan pendidikan?. Nah, tentunya dengan adanya SPM ini pemerintah harus hadir kemudian bersinergi dengan swasta, media dan semua pihak, untuk bagaimana anak-anak kita ini yang belum pernah bersekolah atau tidak sekolah, kita dorong kembali masuk ke sekolah, sehingga ini sangat terkoneksi juga dengan instruksi pak PJ. Gubernur agar supaya Sulbar yang ATS nya tinggi dapat diselesaikan.Jadi kita berharap, setelah kegiatan ini masing-masing provinsi dan kabupaten mampu menerapkan standar pelayanan minimal ini,”pungkasnya.
(Adv/Lal)
