SULBARPEDIA.COM, – Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Oktober 2023
FGD yang digelar dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dihadiri Tim Monitoring Pusat dari Kementrian terkait penanganan percepatan penurunan stunting, bersama Tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, Forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar.
Dikesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pemerintah Provinsi terus berupaya untuk menekan angka Stunting di Sulbar. Sebab sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 yakni 35,0 persen.
“Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Sulbar mulai dari level nasional sampai level daerah,” kata Idris.
Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin mencari tau penyebab utama penyebab stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan.
Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menekan stunting di Sulbar . Salah satunya, mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar.
“Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting,” kata Idris.
Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain.
“Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,”ucap Idris.
Permasalah lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus diselesaikan.
“Secara Kebijakan Pemprov Sulbar sudah melakukan kerja sama dengan Polda sebagai bentuk usaha untuk melakukan percepatan termasuk melibatkan OPD melakukan intervensi dua kecamatan, Kita juga mendorong kepala sekolah mengambil inisiatif, begitu juga pelibatan Posyandu,” jelas Idris.
Ia berharap dalam forum FGD dalam menyelesaikan masalah stunting adalah konsistensi kepedulian Nasional.
“Harapan kami posisi Sulbar dapat bergeser dari urutan dua nasional bisa tercapai,” ucap Idris.
Sementara Tim Monev Terpadu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Pembagunan Daerah Dr Erliani Budi Lestari mengatakan provinsi Sulbar menjadi Sulbar menjadi tujuan utama dalam melakukan penurunan stunting sebab provinsi Sulbar menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi yang menjadi prioritas.
“Penting sekali kami berkunjung, karena ada kenaikan prevelensi stunting di Sulbar dari Provinsi Kaltim yaitu sebesar 1,2 persen,” kata Erlina.
Menurutnya, Hari pertama tim monev di Sulbar sudah melakukan kunjungan di desa dan kelurahan dengan lokus Posyandu.
“Hasil kunjungan kami ini akan menjadi bahan diskusi apa yang menjadi temuan di lapangan pada FGD dan hasilnya akan dilakukan tindak lanjut untuk melahirkan rekomendasi,” ucap Erlina.
Menurutnya, perlu ada akselerasi dan percepatan delapan aksi konvergensi penurunan stunting khususnya di Sulbar. Namun ia menyampaikan bahwa Kemendagri sangat mengapresiasi upaya penurunan stunting yang dilakukan Provinsi Sulbar.
“Hasil temuan dilapangan, Ternyata aplikasi yang telah dibuat tersebut belum dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan mungkin ada hambatan,” ucap Erlina.
Ia mengatakan, terkait regulasi penurunan stunting diharapkan melakukan penguatan mulai dari perencanaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta SDM.
“Sehingga stunting di Sulbar dapat teratasi dengan baik,”tutupnya.
(Lis/Lal)
