Percepat Penurunan Stunting, Pemprov.Sulbar dan Tim Pengendali Kemendagri Gelar FGD

- Jurnalis

Kamis, 26 Oktober 2023 - 17:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SULBARPEDIA.COM, – Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 26 Oktober 2023

FGD yang digelar dibuka secara resmi Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris dihadiri Tim Monitoring Pusat dari Kementrian terkait penanganan percepatan penurunan stunting, bersama Tim pengendali stunting Provinsi Sulbar, Forkopimda dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulbar.

Dikesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan progres tindak lanjut penanganan stunting di Sulbar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, pemerintah Provinsi terus berupaya untuk menekan angka Stunting di Sulbar. Sebab sampai saat ini posisi Sulbar belum bergeser dari posisi dua dengan angka stunting tertinggi sesuai data SSGI tahun 2022 yakni 35,0 persen.

“Ini menjadi pekerjaan terbesar di Sulbar bagaimana percepatan penurunan stunting, namun Provinsi Sulbar terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Sulbar mulai dari level nasional sampai level daerah,” kata Idris.

Sehingga melalui FGD yang digelar pemerintah ingin mencari tau penyebab utama penyebab stunting di Sulbar dan bagaimana intervensi kebijakan yang telah dilakukan.

Meski demikian, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menekan stunting di Sulbar . Salah satunya, mencanangkan program penanganan empat plus satu masalah Sulbar.

“Sulbar saat ini telah mencanangkan program empat plus satu, kebijakan pertama adalah penurunan stunting, dan APBD kami fokuskan untuk penanganan stunting,” kata Idris.

Meskipun memiliki angka cukup tinggi, namun menurut Idris, berdasarkan jumlah penduduk di Sulbar sebesar 1,4 juta angka stunting di Sulbar masih terbilang kecil dibandingkan dengan daerah lain.

“Penyebab utama stunting di Sulbar yaitu permasalah pernikahan usia dini, dan kami sudah berkali-kali berdiskusi dan pernikahan dini menjadi akar masalah stunting,”ucap Idris.

Permasalah lainnya yaitu anak tidak sekolah, Sulbar tercatat ada 41 ribu anak tidak sekolah, anak tidak sekolah juga menjadi penyebab pernikahan dini. Termasuk Kemiskinan ekstrim juga menjadi permasalah besar yang harus diselesaikan.

“Secara Kebijakan Pemprov Sulbar sudah melakukan kerja sama dengan Polda sebagai bentuk usaha untuk melakukan percepatan termasuk melibatkan OPD melakukan intervensi dua kecamatan, Kita juga mendorong kepala sekolah mengambil inisiatif, begitu juga pelibatan Posyandu,” jelas Idris.

Ia berharap dalam forum FGD dalam menyelesaikan masalah stunting adalah konsistensi kepedulian Nasional.
“Harapan kami posisi Sulbar dapat bergeser dari urutan dua nasional bisa tercapai,” ucap Idris.

Sementara Tim Monev Terpadu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Pembagunan Daerah Dr Erliani Budi Lestari mengatakan provinsi Sulbar menjadi Sulbar menjadi tujuan utama dalam melakukan penurunan stunting sebab provinsi Sulbar menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi yang menjadi prioritas.

“Penting sekali kami berkunjung, karena ada kenaikan prevelensi stunting di Sulbar dari Provinsi Kaltim yaitu sebesar 1,2 persen,” kata Erlina.

Menurutnya, Hari pertama tim monev di Sulbar sudah melakukan kunjungan di desa dan kelurahan dengan lokus Posyandu.

“Hasil kunjungan kami ini akan menjadi bahan diskusi apa yang menjadi temuan di lapangan pada FGD dan hasilnya akan dilakukan tindak lanjut untuk melahirkan rekomendasi,” ucap Erlina.

Menurutnya, perlu ada akselerasi dan percepatan delapan aksi konvergensi penurunan stunting khususnya di Sulbar. Namun ia menyampaikan bahwa Kemendagri sangat mengapresiasi upaya penurunan stunting yang dilakukan Provinsi Sulbar.

“Hasil temuan dilapangan, Ternyata aplikasi yang telah dibuat tersebut belum dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan mungkin ada hambatan,” ucap Erlina.

Ia mengatakan, terkait regulasi penurunan stunting diharapkan melakukan penguatan mulai dari perencanaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta SDM.

“Sehingga stunting di Sulbar dapat teratasi dengan baik,”tutupnya.

(Lis/Lal)

Berita Terkait

DBD di Sulbar Tembus 1.313 Kasus Hingga Juni, Dinkes Ingatkan Pentingnya Langkah Pencegahan
Dinkes Sulbar Gelar Advokasi dan Sosialisasi PIN Polio Serentak 23 Juli
Pembebasan Lahan Lapas Kelas II A Mamuju Diduga Diintervensi Komisi III DPRD Sulbar
Kabar Gembira! Kemenkes RI Bantu Fasilitas dan Penambahan Dokter Spesialis di Sulbar
RSUD Sulbar Ucapkan Selamat HUT Mamuju ke-484
Yayasan Karampuang Kerjasama Dinkes Mamuju Fasilitasi Pertemuan Tim Terpadu Penanganan Stunting
Pj Gubernur Sulbar Perkenalkan Objek Wisata Baru di Mamuju, Diberi Nama Puncak Sukun
Dinas PPKB Sediakan Layanan KB Gratis di HUT ke-484 Mamuju

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 12:16 WIB

DBD di Sulbar Tembus 1.313 Kasus Hingga Juni, Dinkes Ingatkan Pentingnya Langkah Pencegahan

Senin, 15 Juli 2024 - 21:54 WIB

Dinkes Sulbar Gelar Advokasi dan Sosialisasi PIN Polio Serentak 23 Juli

Senin, 15 Juli 2024 - 18:44 WIB

Pembebasan Lahan Lapas Kelas II A Mamuju Diduga Diintervensi Komisi III DPRD Sulbar

Minggu, 14 Juli 2024 - 13:57 WIB

RSUD Sulbar Ucapkan Selamat HUT Mamuju ke-484

Minggu, 14 Juli 2024 - 08:34 WIB

Yayasan Karampuang Kerjasama Dinkes Mamuju Fasilitasi Pertemuan Tim Terpadu Penanganan Stunting

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:57 WIB

Pj Gubernur Sulbar Perkenalkan Objek Wisata Baru di Mamuju, Diberi Nama Puncak Sukun

Sabtu, 13 Juli 2024 - 17:39 WIB

Dinas PPKB Sediakan Layanan KB Gratis di HUT ke-484 Mamuju

Sabtu, 13 Juli 2024 - 09:44 WIB

Pembukaan Manakarra Fair 2024, Ribuan Warga Padati Anjungan Manakarra

Berita Terbaru