Anggaran Media di Humas Pemprov Lenyap Diduga Disalahgunakan?

- Jurnalis

Minggu, 5 November 2017 - 10:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU, SULBARPEDIA -Anggaran publikasi media yang di plot melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 pada Biro Humas dan protokoler Sekretaris Pemerintah provinsi Sulawesi Barat, “lenyap” dan terancam tak akan pernah terbayarkan walaupun beberapa media lokal ini telah terikat kontrak kerjasama dengan pemerintah setempat.

Praktisi hukum, Hatta kainang mengatakan media yang telah melakukan publikasi kegiatan – kegiatan Pemerintah Sulawesi barat harus di bayarkan oleh biro humas ketika itu sudah ada kesepakatan kontrak.

” jelas kontrak itu mengatur soal hak dan kewajiban dua pihak kalau satu ingkar janji ada pelanggaran jelas di sini, pemrov Kalau tidak bayar itu berutang ke media dan jelas itu harus dibayar. Kalau memang tidak anggarannya kenapa mau lakukan kerja sama, ” trgas Hatta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia meminta agar media yang telah melakukan kerja sama dengan pemrov Sulbar melalui biro humas dan protokoler mendorong BPKP melakukan audit.

” kalau bisa pihak media minta BPKP atau BPK melakukan audit di Humas terkait anggaran media habis dan itu bisa dilakukan audit khusus, ” tambahnya

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan protokoler Pemprov Sulbar, Eman Hermawan kepada sejumlah wartawan menyampaikan, anggaran kerjasama media sudah tak ada lagi.

“Untuk alokasi anggaran publikasi tahun 2017 ini tak mungkin kami bayarkan lagi. Kami melakukan kerjasama media berdasarkan kebutuhan dan kemudian anggaran itu dampak dari rasionalisasi. Jadi, saat ini tak ada lagi dana untuk melakukan pembayaran,” kata Eman.

Mantan Sekwan DPRD Sulbar ini mengatakan, pengelolaan anggaran kerjasama media pada biro Humas tidak bisa dipaksakan untuk dilakukan proses pembayaran karena dananya memang sudah tidak ada lagi.

Pernyataan kepala Biro Humas pemprov Sulbar ini sontak mengundang reaksi kekecewaan dari sejumlah wartawan lokal yang selama ini telah melakukan publikasi pencitraan kinerja pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

“Selama ini kami telah bekerja dan bahkan telah disepekati kontrak kerjasama. Anehnya, kontrak kerjasama ini telah diabaikan begitu saja. Kami rasa ini bentuk pelanggaran hukum karena mengabaikan poin-poin kerjasama yang telah mengikat kedua belah pihak,” kata Andreas salah satu pimpinan Media Tras Sulbar yang turut melakukan penandatangan kontrak kerjasama dengan Biro Humas Sulbar.

Andreas mengatakan, selama ini dirinya dan beberapa teman media lain telah menunaikan kewajibannya dengan menyiapkan space halaman untuk kegiatan publikasi pemprov Sulbar sejak Januari hingga Oktober 2017.

“Kami telah bekerja dan telah memasukkan SPJ nya. Anehnya, teman-teman Biro Humas menolak untuk melakukan pembayaran. Jika memang tidak dibayarkan, maka kami minta SPJ yang kami setor untuk dikembalikan,” terangnya.

Hal senada disampaikan Pimpinan Koran Impian, Lalu Artana mengaku kecewa dengan pelayanan pada Biro Humas Pemprov Sulbar yang malah ngotot untuk tidak membayarkan kerjasama.

“Kami pertanyakan kemana alokasi anggaran media yang ada di Biro Humas yang telah diproyeksikan  melalui APBD Tahun 2017. Satu hal yang pasti, tak ada rasionalisasi anggaran pada APBD-Perubahan pada Biro Humas, malah ada penambahan anggaran sebesar Rp400 juta berdasarkan pemaparan Komisi I DPRD Sulbar dalam rapat paripurna pandangan komisi terkait ranperda APBD-Perubahan tahun 2017,” ungkapnya.

Ia menambahkan, alokasi anggaran yang hilang ini akan dipertanyakan langsung ke Komisi I DPRD terkait postur APBD-Perubahan, khususnya Biro Humas Pemprov Sulbar.Ia menduga anggaran media yang ada di Biro humas Pemprov Sulbar disalahgunakan.

” saya menduga anggaran media itu disalahgunakan, informasi awal bahwa anggaran kerjasama media itu di gunakan untuk mencetak tabloid yang tidak di rencanakan pada Apbd 2017.” tutup ketua FKP2M NTB SULBAR itu.

(Irh/Lal)

Berita Terkait

Kasat Reskrim Polres Mateng: Menunggu Hasil Audit BPKP untuk Penetapan Tersangka Kasus Water Mater PDAM
Warga Desa Beru-Beru Pasang Spanduk Tolak Tambang Pasir di Muara Sungai Kalukku
Dua Pemuda di Polman Ditangkap Polisi Terkait Narkoba, 1 Saset Sabu-HP Iphone Disita
Polisi Amankan 2 Remaja di Polman Usai Video Freestyle Motor di Jalan Raya Viral
Tuntutan Jaksa Dinilai Terlalu Ringan, Keluarga H.Asmar Demo Tuntut Keadilan
Kakak Adik Dibawah Umur, Jadi Pelampiasan Hasrat Bejat Ayah Kandung dan Paman
Pelaku Penikaman di Desa Babana, Berhasil Diamankan Beserta Barang Bukti Sebilah Badik
Tak Ditahan di Polres Mateng, Kuasa Hukum Korban Pengancaman Minta Kejari Mamuju Tahan Kades Lumu

Berita Terkait

Senin, 22 April 2024 - 23:54 WIB

Dinkes Sulbar Siapkan Mini ICU untuk Kebutuhan Medis Kunker Presiden Jokowi

Senin, 22 April 2024 - 20:57 WIB

3 Menteri Dampingi Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Sulbar

Senin, 22 April 2024 - 14:45 WIB

Subkon Proyek Rusun Perkim Geram-Tarik Barang gegara Pekerjaan Rp 1,3 M Tidak Dibayarkan

Minggu, 21 April 2024 - 07:16 WIB

Kadinkes Sulbar Ikuti Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di Mamuju

Sabtu, 20 April 2024 - 16:37 WIB

PJ Gubernur Zudan Arif Tinjau Lokasi Kunjungan Presiden Jokowi di Sulbar

Sabtu, 20 April 2024 - 16:22 WIB

Sambut Kedatangan Presiden Jokowi, BPBD-Dinas PUPR Kolaborasi Bersihkan Halaman Kantor Gubernur Sulbar

Sabtu, 20 April 2024 - 16:10 WIB

Bangun Kolaborasi, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Audiensi dengan Pj Gubernur Sulbar

Selasa, 16 April 2024 - 19:34 WIB

112 Pegawai Dinkes Sulbar Hadir di Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran, 4 Orang Cuti-Sakit

Berita Terbaru