Di Hadapan Majelis Hakim, Kadis PUPR Tegaskan Tak Pernah Diintervensi DPRD

- Jurnalis

Sabtu, 26 Mei 2018 - 19:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU -Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sulbar, Nasaruddin, menyatakan jika pihaknya tidak pernah diintervensi oleh anggota dewan dalam pelaksanaan paket-paket kegiatan yang berasal dari pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD. Hal ini diungkapkan Nasaruddin saat menjadi saksi pada lanjutan sidang di Pengadilan Tipikor Mamuju, dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2016, hari Selasa pekan ini.

Setelah beberapa saksi turut ambil bagian dalam memberikan keterangan di pengadilan tipikor kini giliran beberapa kepala OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkup Pemprov Sulbar. Salah satunya adalah Kepala Dinas PUPR Sulbar Nasaruddin yang mendapat giliran menjadi saksi pada pekan ini bersama mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Muzakkir Kulasse.Dalam keterangan yang disampaikan oleh Nasaruddin, terungkap fakta dalam persidangan bahwa ke empat terdakwa yakni Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Harun tidak pernah melakukan intervensi terhadap Dinas PUPR dalam pelaksanaan paket-paket proyek pada tahun anggaran 2016.

“Tidak ada, tidak pernah terdakwa menghubungi saya,” ujar Nasaruddin menjawab pertanyaan dari JPU (jaksa penuntut umum).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengacara dari terdakwa Harun, memperjelas kembali keterangan saksi. “Apakah ada dari salah satu terdakwa atau anggota DPRD pernah menemui saudara saksi, menelepon atau membuat catatan dan menyuruh orang yang intinya mengarahkan pihak atau orang tertentu untuk mendapatkan paket kegiatan yang berasal dari pokok pikiran DPRD di dinas PUPR pada tahun 2016?” tanya pengacara terdakwa Harun.

“Sama yang saya katakan tadi, sama sekali tidak pernah,” jawab Nasaruddin.
Salah seorang JPU kembali memberikan pertanyaan, “Apakah semua pokir-pokir ini setelah dijalankan itu semua tuntas dilapangan?”
“Semua tuntas Pak, Semua selesai,” Kata Nasaruddin.

Terdakwa Hamzah Hapati Hasan juga diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. “Apakah semua kegiatan yang sudah dilaksanakan di dinas PUPR sudah dipertanggungjawabkan dan punya dasar hukum?” tanya Hamzah.

Nasaruddin pun menjawab bahwa semua kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 jelas sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban dan sudah ada perda-nya.
Terdakwa yang lain, Munandar Wijaya, juga mendapat kesempatan untuk bertanya kepada saksi. “Apakah dari kegiatan yang saudara telah jalankan di dinas PUPR tahun 2016 ada masalah di lapangan, ada temuan kerugian negara dari BPK atau inspektorat?” tanya Munandar.

Nasaruddin menjawab, “Semua kegiatan yang telah berjalan itu selesai, tidak ada dampak kerugian yang timbul. Hasil audit BPK terhadap APBD Sulbar tahun 2016 tidak ada kerugian negara, hasil audit WTP.”

Munandar pun melanjutkan pernyataan yaitu dalam pelaksanaan selaku kuasa pengguna anggaran, apakah secara administrasi penentuan pihak yang mengerjakan paket penunjukan langsung di dinas PUPR sudah sesuai prosedur atau aturan. Nasaruddin pun menjawab bahwa sama sekali tidak ada masalah, semua sesuai dengan prosedur dan aturan.
Terdakwa Harun pun turut mempertanyakan tentang pelaksanaan kegiatan di dinas PUPR apakah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh dinas tersebut.
Nasaruddin menjawab, “Semua yang telah selesai dilaksanakan itu kewenangan. Yang bukan kewenangan tidak kami jalankan.”
Keterangan yang diberikan oleh Nasaruddin dalam persidangan berbeda dengan keterangan yang diberikan saat diperiksa oleh jaksa penyidik Kejati Sulselbar beberapa waktu lalu.

Olehnya itu, Nasaruddin secara terbuka menyampaikan kepada ketua majelis hakim agar dapat merevisi redaksi BAP (berita acara pemeriksaan) yang menyebutkan bahwa anggota DPRD yang menentukan penunjukan langsung.

“Saya tidak pernah bilang begitu yang mulia. Yang saya sampaikan pada saat diperiksa jaksa waktu itu bahwa ada orang-orang yang mengaku orang dari anggota dewan untuk dapat paket penunjukan. Tetapi saya tidak tahu apakah itu benar orangnya anggota DPRD atau bukan,” ungkap Nasaruddin.

 

(Lal)

 

 

 

 

Berita Terkait

Kasat Reskrim Polres Mateng: Menunggu Hasil Audit BPKP untuk Penetapan Tersangka Kasus Water Mater PDAM
Warga Desa Beru-Beru Pasang Spanduk Tolak Tambang Pasir di Muara Sungai Kalukku
Dua Pemuda di Polman Ditangkap Polisi Terkait Narkoba, 1 Saset Sabu-HP Iphone Disita
Polisi Amankan 2 Remaja di Polman Usai Video Freestyle Motor di Jalan Raya Viral
Tuntutan Jaksa Dinilai Terlalu Ringan, Keluarga H.Asmar Demo Tuntut Keadilan
Kakak Adik Dibawah Umur, Jadi Pelampiasan Hasrat Bejat Ayah Kandung dan Paman
Pelaku Penikaman di Desa Babana, Berhasil Diamankan Beserta Barang Bukti Sebilah Badik
Tak Ditahan di Polres Mateng, Kuasa Hukum Korban Pengancaman Minta Kejari Mamuju Tahan Kades Lumu

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:13 WIB

PDIP Sulbar Resmi Tutup Pendaftaran Bakal Calon Gubernur, ABM, AIM dan PHS Berebut Rekomendasi

Sabtu, 11 Mei 2024 - 11:29 WIB

Serius Bertarung di Pilkada Mamuju, Irwan Juga Mendaftar di Gerindra

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:58 WIB

Mendaftar di Nasdem, Irwan Pababari Ajak Nasdem Berkoalisi Bangun Mamuju

Jumat, 26 April 2024 - 19:37 WIB

Daftar Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, Hasanuddin Sailon Lanjutkan Kiprah Juangnya

Kamis, 25 April 2024 - 09:06 WIB

PAN Sulbar Kompak Dukung Zulkifli Hasan Jadi Ketum 3 Periode

Selasa, 16 April 2024 - 10:50 WIB

Dapat Tugas Dari DPP Golkar, Asnuddin Sokong Siap Bertarung di Pilkada Majene

Sabtu, 9 Maret 2024 - 22:47 WIB

Raih 10 Kursi, Golkar Geser Demokrat Dari Posisi Ketua DPRD Sulbar

Jumat, 23 Februari 2024 - 19:08 WIB

Kunci 1 Kursi DPR RI, Suara PDIP di Sulbar Tembus 127 Ribu, Agus Ambo Djiwa Melanggeng ke Senayan

Berita Terbaru

Kantor Kejati Sulbar, foto: dok. Kejari Mamuju

Sulbar

Kajati Sulbar Muh Naim Dimutasi, Ini Penggantinya

Kamis, 23 Mei 2024 - 07:57 WIB