MAMUJU,SULBARPEDIA.COM – Dalam rangka membangun komiteman bersama mewujudkan sulawesi barat bebas Maladministrasi, Ombudsman RI Sulbar bersama Waka Polda Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, serta para Ketua DPRD, dan sejumlah perwakilan Bupati se-sulawesi barat, melakukan penandatanganan deklarasi anti maladministrasi yang di prakarsai Ombudsman RI Sulbar, yang dilaksanakan di ruang pola kantor gubernur sulbar rabu, (17/01/18).
Kegiatan dekalarasi anti maladministrasi ini, sebagai langkah nyata Ombudsman RI Sulbar membangun komitmen bersama dalam mewujudkan sulawesi barat bebas Maladministrasi, dan terciptanya pelayanan publik yang baik, bersih dan melayani.
Salah satu faktor yang bisa mendorong keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah adalah adanya komitmen para kepala daerah dengan unit pelayanani publik serta para pemangku kepentingan terkait. Melalui komitmen yang kuat akan menjadi kunci dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat diberikan secara cepat dan transparan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar menegaskan, kehadiran Ombudsman Republik Indonesia ini, hendaknya dimanfaatkan dengan baik oleh setiap Kepala daerah karena Ombudsman adalah jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik didaerah, dalam hal menerima penyampaian berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat terkait kinerja dan pelayanan birokrasi pemerintahan, yang kemudian menjadi bahan evaluasi setiap pimpinan untuk melakukan perbaikan.
“Keberdaan Ombudsman ini sedianya dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan, dibidang pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi yang menajdi titik awal terjadinya tindakan korupsi, sehingga kami akan terus mendorong ini salah satunya melalui kegiatan Deklarasi hari ini,” Terang Lukman
Ombudsman RI Sulbar mengapresiasi kehadiran semua pihak utamanya Jajaran Polda Sulawesi Barat, Wakil gubernur Sulawesi barat, serta para ketua DPRD Mamuju Tengah, Polman dan Majene, termasuk perwakilan para bupati dari 6 kabupaten se-sulbar.
(Humas/Ombudsman/Lal)
