SULBARPEDIA.COM,- Pemprov.Sulbar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. WTP ini merupakan ke-9 kalinya untuk daerah ini.
Meski memperoleh predikat WTP, namun BPK RI masih memberikan sejumlah rekomandasi kepada Pemprov.Sulbar trutama soal tata kelola aset, sistem pengendalian intren dan kepatuhan terhadap undang-undang.
Menanggapi hal itu, wakil ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah mengaku siap menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada Pemprov dan DPRD Sulbar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi partai Golkar ini bahkan menyarankan agar Pemprov Sulbar dibawah nahkoda baru Prof Zudan agar lebih cermat menata dan mengelola aset milik daerah agar dapat berkontribusi terhadap peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mantan ketua KPU Sulbar ini menjelaskan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), pemerintahan bersih (clean governance) kaitannya dengan keberadaan aset, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, tertib dan sistematis.
“untuk mencapai pengelolaan aset yang tertib baik, sistematis, pemda perlu memberi perhatian terhadap keberadaan aset. Dengan menunjukan perhatian penuh kepada OPD-OPD yang berkaitan dengan tugas fungsinya sebagai penatakelola aset. Kewajiban mengelola aset daerah selain merupakan kewajiban pemda, adalah karena aset daerah harus dilihat sebagai kekayaan daerah. kekayaan daerah harus memberikan manfaat maksimal ke daerah.”kata politisi partai Golkar asal Polman ini,
Terkait predikat WTP yang diperoleh Pemprov.Sulbar, Wakil Ketua DPRD Sulbar Usman Suhuriah berpendapat jika opini WTP ini akan bermakna jika diikuti peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Baru bermakna bila berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Poin kesejahteraan ini penting,” ujar Usman Suhuriah.
Ia menambahkan, masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan sebagai solusi akhir dari penyelesaian masalah-masalah ketertinggalan, pada dasarnya tidak memahami apa dan bagaimana opini WTP itu.
Yang dipahami adalah masalah-masalah yang tengah digeluti sehari-hari, soal pendidikan kesehatan, infrastruktur, kesempatan kerja dan seterusnya. Semua kebutuhan dasar yang sepenuhnya belum diperoleh, inilah sebenarnya lebih utama.
“Jadi selain WTP, pekerjaan rumah terbesar kita adalah soal-soal yang disebut ini.
WTP oke sebagai pengukuran terhadap pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditentukan. Ini tetap perlu diapresiasi, namun sekali lagi tidak berhenti dengan reward WTP,” jelas Usman.
(Lal/Adv)
